Mu'ti mengatakan, kemungkinan ormas keagamaan dapat mengelola tambang merupakan wewenang pemerintah.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengaku belum ada pembicaraan Pemerintah dengan pihaknya mengenai kemungkinan pengelolaan tambang, terkait adanya pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan.
Diketahui, Presiden Joko Widodo, Kamis, 30 Mei 2024 telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Penawaran Berlaku hanya Sampai 30 Mei 2029Meski demikian, berdasarkan Pasal 83A ayat , badan usaha ormas keagamaan yang memegang wilayah tersebut dilarang bekerja sama dengan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau terhadap perusahaan maupun pihak-pihak yang terafiliasi oleh perusahaan sebelumnya.
Diketahui, sejak 2022, pemerintah mengevaluasi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada swasta. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dia menjelaskan, hal ini menjadi salah satu kelanjutan dari aturan yang sudah diteken Presiden Joko Widodo . Aturan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Beleid itu mengatur pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Bangga Bagian dari NUPada konteks PBNU, Bahlil mengaku bangga terhadap kiprah NU. Apalagi, dia mengaku lahir dari ibu yang merupakan kader ormas keagamaan yang cukup tua tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PBNU Bakal Dapat Konsesi Tambang Batubara, Menteri LHK Sebut Pengelolaan Tambang Oleh Ormas Tetap ProfesionalBerita PBNU Bakal Dapat Konsesi Tambang Batubara, Menteri LHK Sebut Pengelolaan Tambang Oleh Ormas Tetap Profesional terbaru hari ini 2024-06-02 18:16:06 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Jokowi Beri Izin Ormas Kelola Tambang, Begini Respons Ketum PBNUPBNU memberikan apresiasi tinggi pada Presiden Jokowi atas izin tambang bagi ormas. Disebutnya hal ini langkah berani dalam perluasan pemanfaatan SDA.
Baca lebih lajut »
PBNU: Izin tambang untuk ormas merupakan upaya berani Presiden JokowiKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden ...
Baca lebih lajut »
Bahlil segera terbitkan izin usaha tambang batu bara untuk PBNUMenteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilia menyatakan akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan ...
Baca lebih lajut »
Tambang: Presiden Jokowi beri izin tambang untuk ormas keagamaan – Apa saja masalah di baliknya?Presiden Joko Widodo telah meneken aturan yang membolehkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk memiliki izin pengelolaan tambang. Namun aturan itu dikritisi oleh berbagai pihak lantaran dituding bermotif politik, dapat memicu konflik horizontal, hingga memperburuk kerusakan lingkungan akibat tambang.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Prioritaskan Ormas Tertentu Dapat Izin TambangMenko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan prioritas ke ormas keagamaan tertentu mendapatkan izin pengelolaan tambang.
Baca lebih lajut »