Ketua Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat, Buya Bakhtiar mendesak pemerintah dan DPR agar merevisi PP yang mengatur alat kontrasepsi bagi pelajar
Kata Buya Bakhtiar, aturan tersebut berpotensi besar membahayakan masa depan anak bangsa. Bahkan dinilai tidak sejalan dengan norma-norma agama, susila dan budaya ketimuran yang dianut di Indonesia.
"Pemerintah semestinya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini dan memastikan keputusan yang diambil benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa dan negara terutama bagi generasi bangsa ke depannya," tegasnya. Dalam Pasal 103 PP yang sudah disahkan itu, diatur bahwa upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja harus mencakup pemberian komunikasi, informasi, edukasi, serta layanan kesehatan reproduksi.
Penegasan tersebut menjawab kontroversi dari keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. PP itu mengundang kontroversi karena salah satunya mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk Kepolisan Resor Bogor mengungkap kasus penembakan terhadap warga yang diketahui sebagai ojek online yang sedang mengantar paket di Kecamatan Klapanunggal.Joni Kala, bocah yang viral dengan aksi heroik memanjat tiang bendera di NTT pada 2018 sempat mendaftar TNI tapi tak lolos.Posisi RI cukup mengejutkan dalam deretan negara militer terkuat di dunia jadi artikel terpopuler. Ada juga isu sewa Alphard buat perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN.
Karena Gusion adalah salah satu hero Mobile Legends yang memiliki damage yang sangat besar bagi pemain lain, pemain sangat menginginkan set kemampuan Combo Gusion untuk m
Alat Kontrasepsi Pelajar Peraturan Pemerintah Revisi Dpr Ri
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Muhammadiyah Sumbar Desak Revisi Aturan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar: Pintu Masuk Seks di Luar Nikah!Pro kontra terkait penyediaan alat kontrasepsi bagu anak usia sekolah dan remaja di Indonesia terus terjadi.
Baca lebih lajut »
PP Muhammadiyah Turun Tangan Desak Kapolri Lakukan Ekshumasi Terhadap Jasad Afif MaulanaGufroni mengatakan, surat soal ekshumasi yang dilayangkannya sejalan dengan pernyataan Listyo pada 3 Juli lalu, yang berencana melakukan ekshumasi terhadap jenazah Afif.
Baca lebih lajut »
Menanti Jawaban Muhammadiyah soal Tawaran Garap TambangKeputusan resmi Muhammadiyah akan diumumkan dalam Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Resmi Tambah Lima Universitas Baru, Mulai dari Tegal hingga Universitas Muhammadiyah CileungsiMuhammadiyah menambah lima universitas baru melalui merger perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Ada Kekhawatiran Revisi UU MD3 Melebar Ke Aturan Kursi Pimpinan DPR, Ketua Baleg Bilang BeginiHal itu menyusul adanya isu revisi UU MD3 jelang akhir masa jabatan DPR RI periode 2019-2024
Baca lebih lajut »
Penganiayaan Bayi di Daycare, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Penitipan AnakIa mengatakan, selama ini memang belum ada landasannya, meski UU KIA sudah disahkan.
Baca lebih lajut »