Hal itu menyusul adanya isu revisi UU MD3 jelang akhir masa jabatan DPR RI periode 2019-2024
, terutama soal aturan yang mengatur ketentuan kursi Ketua DPR RI.Dia menyebut revisi UU MD3 masuk dalam Program Legislasi Nasional memang benar. Namun, hal itu dimaksudkan untuk aturan pembahasan anggaran atau keuangan negara."Saya belum tahu soal itu, bahwa UU MD3 itu ada di Prolegnas, iya. Tapi apakah nanti apa, saya belum tahu nih bahwa kita memang menyiapkan draf menyangkut soal perubahan tentang pembahasan anggaran APBN itu," katanya.
Ditanya soal kekhawatiran pembahasan revisi UU MD3 nanti akan melebar sampai aturan kursi Ketua DPR RI, Supatman belum bisa memastikan. Sebab pembahasan revisi tergantung dari dinamika yang berkembang. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengungkapkan, jika dirinya mendengar kabar kalau pemerintah Presiden Jokowi ingin menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang untuk Undang-Undang MPR, DPR, DPD terkait dengan aturan penentuan Kursi Ketua DPR RI.Hal itu disampaikan Deddy ketika ditanya mengenai PDIP yang kini kembali menang dalam Pemilu 2024 dan berhak mengisi kursi Ketua DPR RI.
Menurutnya, jika hal tersebut bukan lah hal yang mengejutkan. Ia justru mengungkap, jika dirinya mendengar kabar kalau pemerintah akan menerbitkan Perppu MD3 untuk mencegah PDIP duduki kursi Ketua DPR RI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Akui Usulkan Revisi UU MD3, Said Abdullah: Hanya soal Kewenangan Keuangan DPRRencana Perppu MD3 ditolak pimpinan DPR dan kini terbangun komitmen bersama untuk tetap mempertahankan UU MD3.
Baca lebih lajut »
Kabar Perppu MD3 Berembus, Pratikno: Ada-ada SajaMensesneg Pratikno menepis kabar Perppu MD3 yang dilontarkan PDI-P. KIM juga membantah ada rencana merevisi UU MD3.
Baca lebih lajut »
Kabar Perppu MD3 Berembus, Pratikno: Ada-ada AjaMensesneg Pratikno menepis kabar Perppu MD3 yang dilontarkan PDI-P. KIM juga membantah ada rencana merevisi UU MD3.
Baca lebih lajut »
Golkar Admits Revised MD3 Law Was Prepared to Change DPR Speaker Seat ArrangementSeveral parties in the DPR admitted that they had attempted to revise the MD3 Law. In fact, the revision of the law was included in the prolegnas.
Baca lebih lajut »
Golkar Akui Revisi UU MD3 Pernah Disiapkan untuk Ubah Pengaturan Kursi Ketua DPRSejumlah pihak di DPR mengakui pernah mengupayakan untuk merevisi UU MD3. Bahkan, revisi UU itu dimasukkan ke prolegnas.
Baca lebih lajut »
Jawab Dasco, Said Abdullah PDIP: Saya Usulkan Revisi UU MD3 Soal Kewenangan Keuangan DPR, Just It!Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah mengamini pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahwa dirinya
Baca lebih lajut »