MPR meminta semua pihak mengutamakan kepentingan bangsa untuk fokus menghadirkan aspek kepastian hukum dalam percepatan pembahasan RUU TPKS.
“Saya berharap para anggota DPR menanggalkan kepentingan kelompoknya saat membahas RUU TPKS dan fokus pada upaya menghadirkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan rehabilitasi pada setiap warga negara saat menghadapi tindak kekerasan seksual yang marak saat ini,” Lestari, Jumat .Lestari mengapresiasi sejumlah pihak yang telah sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS.
Menurut Lestari, percepatan pembahasan RUU TPKS harus tetap menghasilkan peraturan perundangan-undangan yang memberi kepastian hukum yang menyeluruh pada kasus-kasus kekerasan seksual. “Percepatan proses legislasi RUU TPKS membutuhkan dukungan semua pihak agar ancaman tindak kekerasan seksual yang sebagian besar tertuju pada perempuan dan anak di Tanah Air bisa segera diakhiri,” ujarnya.Hal itu, menurutnya, karena maraknya kasus tindak kekerasan seksual hanya bisa diatasi dengan upaya yang sistematis. Lestari meyakini sejumlah aspek yang diatur dalam RUU TPKS mampu menghadirkan kepastian hukum untuk mengatasi maraknya kasus tindak kekerasan seksual di Tanah Air.
Oleh karena itu, dia menilai bersatunya semua pihak untuk mewujudkan percepatan pembahasan RUU TPKS sangat diharapkan. Sebab, dampak ancaman kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak jika terus terjadi akan mengancam masa depan bangsa.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kedepankan Kepentingan Bangsa dalam Percepatan Pembahasan RUU TPKSTANGGALKAN kepentingan kelompok dan golongan untuk fokus pada upaya menghadirkan aspek kepastian hukum, perlindungan, dan rehabilitasi dalam percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Sumber:
Baca lebih lajut »
Komnas Perempuan apresiasi sikap Presiden dukung percepatan RUU TPKSKomnas Perempuan mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang menyatakan dukungan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak ...
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS Bersikeras Pengaturan Penyimpangan Seksual dan Zina Ditambah di RUU TPKSFraksi Partai Golkar meminta agar persetujuan ditunda karena masih ingin mendengarkan masukan publik, sedangkan Fraksi PKS tegas menolak.
Baca lebih lajut »
Respons Atensi Jokowi soal RUU TPKS, Puan Janjikan IniKetua DPR RI Puan Maharani menanggapi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dipercepat.
Baca lebih lajut »
Instruksi Jokowi dan Jalan Terjal RUU TPKS yang Sudah 6 Tahun Jalan di TempatJokowi bahkan menyoroti proses pembahasan RUU yang tidak kunjung usai sejak 6 tahun lalu. / Nasional JernihkanHarapan
Baca lebih lajut »