Tragedi penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) mendorong Ketua Kabar Bumi, Iweng Karsiwen, untuk mendesak pemerintah untuk meningkatkan diplomasi dari nota kesepahaman (MoU) ke Memorandum of Agreement (MoA). Iweng menekankan bahwa MoA lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi pelanggaran. Ia juga menyoroti data yang mengkhawatirkan tentang ratusan peti jenazah PMI yang dikirim dari Malaysia ke Indonesia setiap tahunnya, menunjukkan betapa rentannya mereka terhadap kekerasan dan pelanggaran hak.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memulangkan jenazah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal dunia akibat penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia . Almarhum Basri akan diantar menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada 29 Januari 2025. Ketua Kabar Bumi, Iweng Karsiwen, menyatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang selama ini ada antara Indonesia dan Malaysia dinilai tidak efektif.
Iweng merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan diplomasi dari sekadar MoU ke MoA (Memorandum of Agreement). MoA ini dianggap lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi pelanggaran.Pernyataan ini merupakan respons atas insiden penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh APMM yang menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya. Iweng menekankan bahwa masalah kekerasan terhadap PMI di Malaysia sangat kompleks dan membutuhkan solusi yang lebih serius. Ia mengungkapkan data yang mengkhawatirkan: lebih dari 200 peti jenazah dikirim dari Malaysia ke Nusa Tenggara Timur (NTT) setiap tahunnya. Angka ini menunjukkan betapa rentannya PMI di Malaysia terhadap berbagai risiko, termasuk kekerasan dan pelanggaran hak. 'Banyak PMI yang tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti gaji tidak dibayar, jam kerja terlalu panjang, dan bahkan tidak diberi hari libur,' tambahnya. Menurut Iweng, revisi terhadap Undang-Undang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) penting untuk memastikan adanya sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak PMI. 'Dalam UPPMI saat ini, banyak pasal yang hanya memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan penempatan. Kami ingin ada sanksi pidana yang lebih tegas untuk melindungi PMI,' tegasnya. Kabar Bumi berharap dengan adanya MoA yang lebih kuat dan revisi UPPMI, pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat bekerja sama lebih baik dalam melindungi hak-hak PMI. 'Ini pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk membuat perjanjian yang mengikat dan memastikan Malaysia menjalankannya. Di sisi lain, Pemerintah Malaysia juga harus mengimplementasikan kebijakan yang melindungi PMI,' katanya.
PMI Malaysia Penembakan Diplomasi Moa UPPMI Hak-Hak PMI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Desak Penyelidikan Transparan Atas Penembakan PMI di MalaysiaLima pekerja migran Indonesia di Malaysia menjadi korban penembakan oleh tim patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Pemerintah Indonesia mendesak agar kasus ini diselidiki secara transparan dan akan menyiapkan pendampingan hukum bagi korban.
Baca lebih lajut »
Penembakan PMI di Malaysia: Migrant Care Kritik Pemerintah Indonesia yang LembekSejak 20 tahun terakhir, Migrant Care mencatat 75 kasus penembakan oleh pihak berwenang Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia dinilai belum tegas dalam menghadapi kasus ini. Migrant Care menyoroti perlakuan diskriminatif terhadap PMI di Malaysia dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Subianto Pulang dari India dan Malaysia, Tekankan Hubungan Istimewa Indonesia-MalaysiaPresiden RI Prabowo Subianto tiba di Tanah Air setelah kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia untuk memperkuat kemitraan. Di India, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden dan PM India. Terdapat komitmen untuk memperkuat hubungan di berbagai sektor. Sementara di Malaysia, Presiden Prabowo menerima penghargaan dari Yang di-Pertuan Agong dan bertemu dengan PM Malaysia. Kedua pemimpin menekankan pentingnya hubungan Indonesia-Malaysia dan sejarah serta budaya yang menghubungkan kedua negara.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Subianto Kunjungi Malaysia, Tegas Hubungan Indonesia-Malaysia KuatPresiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada Senin (27/1/2025). Dalam kunjungannya, Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim. Kunjungan ini menunjukkan kedekatan dan hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia.
Baca lebih lajut »
3 PMI Korban Penembakan APMM Malaysia Ditetapkan MeninggalDirektur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI Judha Nugraha menyatakan 3 dari 5 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) telah meninggal dunia. Dua korban lainnya masih kritis dan belum bisa memberikan keterangan. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur telah menemui korban dan mendapati klaim tidak adanya perlawanan dari PMI saat tertangkap. Judha mendorong pemerintah Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan hak-hak PMI terpenuhi termasuk pendampingan hukum.
Baca lebih lajut »
Bank Mandiri Perkuat Layanan Keuangan Inklusif untuk PMI di MalaysiaBank Mandiri melalui anak usahanya, Mandiri International Remittance Sdn Bhd (MIR), meluncurkan aplikasi MANDIRI REMIT untuk memudahkan transfer dana antar negara bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Aplikasi ini menawarkan biaya yang kompetitif, keamanan, dan kemudahan bagi PMI untuk mengirimkan dana ke Indonesia dan sembilan negara lainnya. Selain itu, MIR juga aktif dalam mendukung pemberdayaan PMI melalui program Mandiri Sahabatku yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan usaha PMI.
Baca lebih lajut »