Sejak 20 tahun terakhir, Migrant Care mencatat 75 kasus penembakan oleh pihak berwenang Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia dinilai belum tegas dalam menghadapi kasus ini. Migrant Care menyoroti perlakuan diskriminatif terhadap PMI di Malaysia dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas.
Sejak 20 tahun terakhir, Migrant Care mencatat 75 kasus penembakan oleh pihak berwenang Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia dinilai belum tegas dalam menghadapi berbagai kasus tersebut. Padahal, kekerasan dengan menggunakan senjata merupakan indikasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan bahwa penembakan terhadap lima warga negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia menambah deretan kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang berhadapan dengan senjata otoritas Malaysia. Dalam kasus yang terjadi pada Jumat (24/1/2025), penembakan diduga dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau Malaysia Coast Guard, dan tindakan ini menewaskan seorang WNI dan melukai empat lainnya.Wahyu mencatat bahwa pemerintah Indonesia hanya melakukan nota protes diplomatik sebagai tindakan, tetapi tidak mengawal penyelesaian secara tuntas sehingga Malaysia menganggap Indonesia tidak serius. Akibatnya, warga Indonesia diperlakukan seenaknya saja. Menurutnya, penindakan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata seharusnya dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang persuasif. Bahkan, jika terjadi perlawanan, solusi yang dilakukan adalah pelumpuhan, bukan menghilangkan nyawa.Wahyu juga menyoroti perlakuan diskriminatif yang dialami pekerja migran Indonesia di Malaysia, terutama dalam penegakan hukum. Ia menyatakan bahwa terdapat standar ganda dari otoritas Malaysia dalam menghadapi pekerja migran Indonesia yang masuk tidak sesuai prosedur. Para pekerja migran Indonesia mendapatkan tindakan kekerasan hingga diskriminatif, sementara para majikan dan pengusaha yang mendatangkan mereka dengan cara ilegal tidak mendapatkan tindakan tegas. Wahyu menilai ini menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia sehingga butuh ketegasan pemerintah. Ia menekankan bahwa tindakan ini bisa masuk kategori pembunuhan tanpa proses hukum dan perlu ketegasan pemerintah Indonesia terhadap Malaysia dalam hal perlindungan WNI.Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Idrus Salim Al Jufri, juga menyoroti kasus ini. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan pihak Malaysia agar kasus dapat diselesaikan secara adil dan konstruktif. Idrus juga mendorong Penguatan kerja sama dalam penegakan hukum di perbatasan agar tindakan serupa tidak terulang.Ia juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan komunikasi proaktif dengan mengajak Pemerintah Malaysia untuk menjelaskan kronologi peristiwa. Selain itu, Idrus menekankan pentingnya kepastian dalam penyelidikan yang transparan terhadap kejadian ini. Di sisi lain, Idrus juga melihat hak-hak pekerja migran Indonesia perlu diperhatikan. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat 2,7 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, sebagian besar di sektor perkebunan hingga 40 persen, lalu pekerja konstruksi (25 persen), pekerja rumah tangga (20 persen), dan manufaktur (15 persen). 60 persen dari PMI tersebut tidak memiliki dokumen resmi, sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi dan kriminalisasi. Oleh karena itu, Idrus meminta Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat bantuan hukum dan medis bagi korban. Selain itu, ia juga meminta dilakukannya investigasi menyeluruh untuk mengetahui latar belakang kejadian ini
PENEMBAKAN PMI MALAYSIA HAM PELANGGARAN KESEJAHTERAAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Migrant Care: Kasus Penembakan Pekerja Indonesia di Malaysia Tidak Pernah Ada yang Tuntassehingga mereka juga merasa bahwa ini nggak ada respons yang serius dari pemerintah Indonesia sehingga kita lakukan aja seperti itu
Baca lebih lajut »
Migrant CARE kecam aksi penembakan yang dilakukan aparat MalaysiaKoordinator Bantuan Hukum Migrant CARE Nurharsono mengecam aksi penembakan yang dilakukan APMM (Agency Maritim Malaysia) terhadap pekerja migran Indonesia di ...
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Subianto Kunjungi Malaysia, Tegas Hubungan Indonesia-Malaysia KuatPresiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada Senin (27/1/2025). Dalam kunjungannya, Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim. Kunjungan ini menunjukkan kedekatan dan hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia.
Baca lebih lajut »
PMI Deportasi dari Malaysia, PR Bilateral Indonesia-MalaysiaBerita ini membahas deportasi sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia dan pekerjaan rumah (PR) dalam hubungan bilateral kedua negara. Terdapat isu terkait pekerja migran yang bekerja secara nonprosedural di Malaysia.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Subianto Pulang dari India dan Malaysia, Tekankan Hubungan Istimewa Indonesia-MalaysiaPresiden RI Prabowo Subianto tiba di Tanah Air setelah kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia untuk memperkuat kemitraan. Di India, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden dan PM India. Terdapat komitmen untuk memperkuat hubungan di berbagai sektor. Sementara di Malaysia, Presiden Prabowo menerima penghargaan dari Yang di-Pertuan Agong dan bertemu dengan PM Malaysia. Kedua pemimpin menekankan pentingnya hubungan Indonesia-Malaysia dan sejarah serta budaya yang menghubungkan kedua negara.
Baca lebih lajut »
Patrick Kluivert Tiba, Diiringi Sorak 'Indonesia, Indonesia, Indonesia'Patrick Kluivert telah mendarat di Indonesia, tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (11/1/2025) petang.
Baca lebih lajut »