JPNN.com : Mahkamah Konstitusi menolak PHPU untuk pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN. Namun, tiga hakim menyampaikan dis...
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang memerkarakan hasil Pilpres 2024.
Saldi dalam pendapatnya menyoroti penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pelaksanaan Pilpres 2024. Wakil ketua MK itu menganggap penyaluran bansos pada masa pilpres sebagai upaya memenangkan kandidat tertentu.
MK Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Tolak Dalil Permohonan AMIN: Program Bansos Implementasi UU APBNArsul mengatakan penyaluran bansos merupakan implementasi dari Undang-Undang APBN dan peraturan perundang-undangan terkait.
Baca lebih lajut »
Tim Prabowo-Gibran Yakin MK Tolak Permohonan Ganjar dan Anies, Hotman: Permohonan Mereka Omon-OmonMahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau putusan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4/2024).
Baca lebih lajut »
MKMK Sidang Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Guntur HamzahHakim konstitusi Guntur Hamzah dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Peduli Konstitusi (FORMASI) dan Gerakan Aktivis Konstitusi (GAS).
Baca lebih lajut »
Hari Ini Senin 25 Maret: Mahkamah Konstitusi Terima 277 Pengajuan Permohonan PHPU 2024Jumlah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 yang sudah terregister di Mahkamah Konstitusi (MK) per hari ini sebanyak 277 permohonan.
Baca lebih lajut »
Timnas AMIN Sebut NasDem Setia di Koalisi Perubahan: Support Tim Hukum di Mahkamah KonstitusiPartai NasDem masih setia di Koalisi Perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca lebih lajut »
Sidang Sengketa Pilpres, Tim Hukum AMIN: Hakim Konstitusi Harus Mendengar dari BawahMahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Baca lebih lajut »