Arsul mengatakan penyaluran bansos merupakan implementasi dari Undang-Undang APBN dan peraturan perundang-undangan terkait.
Foto: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di gedung Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Senin . - Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada intensi tertentu dalam pembagian bantuan sosial . Hal tersebut menjadi bagian dari pertimbangan putusan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang sedang dibacakan MK dengan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Mahkamah juga tidak mendapati bukti yang meyakinkan bahwa ada intensi lain, selain yang telah ditegaskan mahkamah di atas," kata dia melanjutkan. Dia mengatakan apabila terdapat penyalahgunaan anggaran terkait penyaluran bansos, seharusnya hal tersebut ditangani oleh penegak hukum. "Dengan demikian jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana perlinsos maka menjadi ranah penegak hukum untuk menindaklanjutinya," kata dia.
Arsul mengatakan mengenai jangka waktu penyaluran bansos, dia mengatakan penentuan penyaluran amat berkaitan dengan tujuan perlinsos. Apabila sebagai upaya antisipasi, maka dilakukan sebelum bencana terjadi. Apabila sebagai mitigasi, maka dilakukan setelah bencana itu terjadi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Sahkan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi DKI!Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan jadi Undang-Undang.
Baca lebih lajut »
Sengketa Pilpres 2024 di MK, Ini Strategi Tim Pembela Prabowo-Gibran Tangkis Dalil-dalil Kubu Lawan'Kami berkeyakinan insyaallah mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen-argumen dan dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon,' ujar Yusril.
Baca lebih lajut »
MK Tolak Dalil Permohonan Anies Soal Jokowi 3 Periode, Ini AlasannyaHakim MK Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap dalil yang dipersoalkan.
Baca lebih lajut »
Hakim MK Tolak Dalil Presiden Jokowi Dukung Gibran di Pilpres Lewat Jalur NepotismeBerita Hakim MK Tolak Dalil Presiden Jokowi Dukung Gibran di Pilpres Lewat Jalur Nepotisme terbaru hari ini 2024-04-22 11:15:01 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Undang-Undang di Colorado Lindungi Data Otak yang Ditangkap PerangkatColorado memperluas undang-undang privasinya mencakup perlindungan terhadap data otak yang dikumpulkan oleh berbagai perangkat
Baca lebih lajut »
KPU: Penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah sesuai undang-undangAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengeklaim penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam ...
Baca lebih lajut »