MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan |Republika Online

Indonesia Berita Berita

MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 23 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 63%

Pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri pun merupakan hak prerogratif presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan nomor 80/PUU-XVII/2019 menegaskan, larangan rangkap jabatan berlaku pula bagi wakil menteri. Putusan ini terkait perkara uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tersebut. Sebab, menurut pemohon, apabila urgen, tidak mungkin kursi wakil menteri diduduki seseorang yang sudah menjabat sebagai komisaris BUMN. Padahal, tujuan pengangkatan wakil menteri untuk mengemban beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap JabatanMK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap JabatanMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan para pemohon uji materiil Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang...
Baca lebih lajut »

MK Kabulkan Permohonan Amien Rais Cs Cabut Gugatan UU CoronaMK Kabulkan Permohonan Amien Rais Cs Cabut Gugatan UU CoronaMahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pencabutan gugatan uji materi UU Corona yang diajukan Amien Rais dan kawan-kawan.
Baca lebih lajut »

Politikus Papua Harap MK Memuluskan Ruang bagi Partai LokalPolitikus Papua Harap MK Memuluskan Ruang bagi Partai LokalPolitikus Papua harap MK memuluskan ruang bagi parpol lokal baik di Papua dan Papua Barat untuk ikut dalam pemilu yang sejauh ini terkendala UU Otsus Papua.
Baca lebih lajut »

Menkumham Minta Pembahasan Revisi UU MK Dilakukan Hati-hatiMenkumham Minta Pembahasan Revisi UU MK Dilakukan Hati-hatiDIM RUU MK yang disampaikan pemerintah berjumlah 121. Sebanyak 101 di antaranya merupakan DIM tetap atau pemerintah tidak melakukan perubahan apapun.
Baca lebih lajut »

MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap JabatanMK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap JabatanMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan para pemohon uji materiil Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang...
Baca lebih lajut »

Kios di Palu Dilarang Jual Elpiji Subsidi |Republika OnlineKios di Palu Dilarang Jual Elpiji Subsidi |Republika OnlineElpiji subsidi hanya bisa dijual di pangkalan resmi.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-01 15:39:04