MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Indonesia Berita Berita

MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 51%

MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan Humas_MKRI

Dalam alasan permohonan, para pemohon menilai jabatan wakil menteri tidak dibutuhkan karena posisi dan jabatan jabatan wakil menteri hanyalah sekadar untuk membagi-bagi jabatan. Karenanya jabatan wakil menteri harusnya ditiadakan. Sehingga dalam petitum, para pemohon meminta MK di antaranya memutuskan menyatakan Pasal 10 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hakim konstitusi Manahan MP Sitompul mengungkapkan, terhadap Pasal 10 UU Kementerian yang menjadi objek permohonan a quo maka sebenarnya Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan MK nomor: 79/PUU-IX/2011 tertanggal 5 Juni 2012, dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dalam perkara dimaksud.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

MK Kabulkan Permohonan Amien Rais Cs Cabut Gugatan UU CoronaMK Kabulkan Permohonan Amien Rais Cs Cabut Gugatan UU CoronaMahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pencabutan gugatan uji materi UU Corona yang diajukan Amien Rais dan kawan-kawan.
Baca lebih lajut »

Politikus Papua Harap MK Memuluskan Ruang bagi Partai LokalPolitikus Papua Harap MK Memuluskan Ruang bagi Partai LokalPolitikus Papua harap MK memuluskan ruang bagi parpol lokal baik di Papua dan Papua Barat untuk ikut dalam pemilu yang sejauh ini terkendala UU Otsus Papua.
Baca lebih lajut »

Menkumham Minta Pembahasan Revisi UU MK Dilakukan Hati-hatiMenkumham Minta Pembahasan Revisi UU MK Dilakukan Hati-hatiDIM RUU MK yang disampaikan pemerintah berjumlah 121. Sebanyak 101 di antaranya merupakan DIM tetap atau pemerintah tidak melakukan perubahan apapun.
Baca lebih lajut »

Wamendag Sebut Potensi Ekspor Pangan Indonesia MelimpahWamendag Sebut Potensi Ekspor Pangan Indonesia MelimpahWakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan bahwa potensi ekspor pangan kita sangat melimpah.
Baca lebih lajut »

Bahaya! 5 Makanan Ini Tidak Boleh Dikonsumsi dengan Susu - Tribun TravelBahaya! 5 Makanan Ini Tidak Boleh Dikonsumsi dengan Susu - Tribun TravelNah kali ini TribunTravel akan membagikan jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan susu.
Baca lebih lajut »

Pramugari Ungkap Jenis Minuman yang Harus Dihindari saat di Pesawat - Tribun TravelPramugari Ungkap Jenis Minuman yang Harus Dihindari saat di Pesawat - Tribun TravelPramugari ini jelaskan alasan kenapa tidak boleh sembarangan memilih minuman di pesawat.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-06 21:04:20