MK Lapor Selesaikan 4.046 Putusan Perkara

News Berita

MK Lapor Selesaikan 4.046 Putusan Perkara
Mahkamah KonstitusiLaporan TahunanSidang Pleno
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 17 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 27%
  • Publisher: 92%

Mahkamah Konstitusi dalam laporannya selama periode 2003-2024 telah menyelesaikan 4.046 putusan perkara yang terdiri dari 1.897 perkara pengujian undang-undang, 1.136 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, 984 perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dan 29 perkara sengketa kewenangan lembaga negara.

Perundungan pada anak penderita kanker diperburuk stigma pada kanker anak yang masih beredar, seperti penyakit kanker ialah kutukan atau kanker menular.Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo didampingi para hakim konstitusi Saldi Isra , Anwar Usman , Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Sidang 2025 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis .

Tradisi tahunan yang digelar setiap tanggal 1 Januari tersebut diikuti 700 orang serta sejumlah wisatawan mancanegara yang bertujuan untuk membersihkan diri Menurut PT ASDP pergerakan arus balik liburan Tahun Baru 2025 dari dan ke Banda Aceh-Pulau Sabang saat ini sudah mulai ramai dan untuk trip pertama serta kedua

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Mahkamah Konstitusi Laporan Tahunan Sidang Pleno Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Lapor Mas Wapres selesaikan masalah sertifikat tanah warga JakartaLapor Mas Wapres selesaikan masalah sertifikat tanah warga JakartaProgram "Lapor Mas Wapres" efektif menyelesaikan persoalan tanah yang melibatkan Jessica, warga Jakarta, yang mengalami kesulitan untuk menerbitkan ...
Baca lebih lajut »

Lapor Mas Wapres Selesaikan Aduan Warga Jakarta soal Sengketa TanahLapor Mas Wapres Selesaikan Aduan Warga Jakarta soal Sengketa TanahJessica mengungkapkan kepuasannya atas pelayanan yang diterima usai mengadu ke Lapor Mas Wapres. Dia mengajak masyarakat menggunakan kanal aduan ini.
Baca lebih lajut »

Layanan Pengaduan Lapor Mas Wapres Integrasi dengan SP4N-LAPOR!Layanan Pengaduan Lapor Mas Wapres Integrasi dengan SP4N-LAPOR!Layanan pengaduan masyarakat Lapor Mas Wapres yang diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum Agraria, Ryan Rudyarta Sebut Non Eksekutabel Sebelum InkrahPakar Hukum Agraria, Ryan Rudyarta Sebut Non Eksekutabel Sebelum InkrahInkrah dalam hukum artinya putusan berkekuatan hukum tetap. Status inkrah terhadap putusan bisa didapatkan apabila suatu putusan sudah tidak dapat diajukan upaya hukum.
Baca lebih lajut »

MK tak akan biarkan jika ada pihak iming-iming pengaruhi putusan hakimMK tak akan biarkan jika ada pihak iming-iming pengaruhi putusan hakimKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan apabila memang ada pihak yang mengiming-imingi bisa mempengaruhi ...
Baca lebih lajut »

Imparsial Putusan MK jadi Oase Reformasi Peradilan MiliterImparsial Putusan MK jadi Oase Reformasi Peradilan MiliterDirektur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengapresiasi putusan MK yang memberi kewenangan KPK mengusut kasus korupsi di ranah militer menjadi oase reformasi peradilan militer
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 04:03:56