Hakim MK menilai kenaikan tunjangan kinerja (tukin) terhadap Bawaslu jelang pencoblosan Pilpres 2024 tak terkait dengan isu independensi penyelenggara pemilu.
Ini disampaikan Daniel saat membacakan pertimbangkan pokok permohonan pemohon untuk gugatan yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin .
"Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian/lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu," kata Daniel.Daniel menilai dalil tim hukum Anies-Cak Imin yang ragu terkait indepedensi terkait kenaikan tukin tidak menemukan kebenaran. Karena itu, ia menilai dalil tim Anies-Cak Imin soal isu independensi terkait kenaikan tukin kepada Bawaslu tidak beralasan menurut hukum.
Pilpres 2024 Anies-Muhaimin Jokowi Tunjangan Kinerja
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Sebut Kenaikan Tunjangan Pegawai Bawaslu Tak Ada Kaitannya dengan JokowiDaniel menyampaikan, tunjangan yang diberikan kepada pegawai Bawaslu berbasis dengan capaian kinerja pegawai. Sehingga, tak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, MK: Sudah Sesuai UUMahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pilpres 2024 atas gugatan yang dilayangkan capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Baca lebih lajut »
MK: Kenaikan Tunjangan Pegawai Bawaslu Tak Ada Kaitan dengan Jokowi Apalagi Pemilu 2024Tunjangan yang diberikan kepada pegawai Bawaslu berbasis dengan capaian kinerja pegawai.
Baca lebih lajut »
Hakim MK: Kenaikan Tukin Bawaslu Tak Ada Kaitannya dengan Pilpres 2024Berita Hakim MK: Kenaikan Tukin Bawaslu Tak Ada Kaitannya dengan Pilpres 2024 terbaru hari ini 2024-04-22 12:00:00 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Tunjangan Bawaslu Dituding Bentuk Politisasi pada Pemilu, MK Nyatakan 'Dalil yang Mengada-ada'Hakim MK mengatakan dalil bahwa kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) Bawaslu itu adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.
Baca lebih lajut »
Eks Bawaslu ini Kritik Kinerja Bawaslu Sekarang Kurang Progresif Tangani Laporan KecuranganKETUA Badan Pengawas Pemilu Bawaslu periode 2017-2022 Abhan menilai Bawaslu saat ini kurang progresif dalam menangani laporan kecurangan pemilu
Baca lebih lajut »