Daniel menyampaikan, tunjangan yang diberikan kepada pegawai Bawaslu berbasis dengan capaian kinerja pegawai. Sehingga, tak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dikaitkannya kenaikan tunjangan pegawai Bawaslu dengan dugaan adanya cawe-cawe politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 adalah mengada-ngada.
'Hal tersebut merupakan program PANRB yang telah ditetapkan para tahun anggaran sebelumnya pemberian dilakukan dakam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bykan kenaikan gaji sebagaimana didalilkan pemohon. Progtam tersebut helas tidak ada kaitannya fengan presiden apalagi dihubhnhkan dengan kontestasi pemilu 2024,' imbuhnya.
Kedua pasangan meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. MK pun mengungkap masing-masing ketua tiga panel hakim konstitusi tersebut. Ketua MK Suhartoyo menjadi Ketua Panel I, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjadi Ketua Panel II, dan hakim konstitusi Arief Hidayat menjadi Ketua Panel III.Hakim MK Arief Hidayat: Dalil Mendiskualifikasi Paslon 02 Tidak Beralasan Menurut HukumMahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024.
Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyebut terjadi intervensi Jokowi tidak terbukti dan MK tidak beralasan hukum untuk mendiskualifikasi paslon 02.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tak Bisa Disimpulkan KampanyeKetua Bawaslu Rahmat Bagja buka suara soal pertemuan Jokowi dan Prabowo selama masa kampanye.
Baca lebih lajut »
Sidang Sengketa Pilpres di MK, Bawaslu Sebut Jokowi Bagi-bagi Bansos Tak Langgar NetralitasCara Presiden Jokowi yang bagi-bagi bansos dekat spanduk pasangan 02 Prabowo-Gibran di Serang, Banten dipersoalkan.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Optimis Penyerahan LHKPN Pejabat Bawaslu Penuhi 100 PersenPenyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diyakini bakal mencapai 100 persen. Ketua Bawaslu
Baca lebih lajut »
Eks Bawaslu ini Kritik Kinerja Bawaslu Sekarang Kurang Progresif Tangani Laporan KecuranganKETUA Badan Pengawas Pemilu Bawaslu periode 2017-2022 Abhan menilai Bawaslu saat ini kurang progresif dalam menangani laporan kecurangan pemilu
Baca lebih lajut »
Ultah ke-16, Rahmat Bagja Bilang Bawaslu Masih Ada PR Termasuk Kenaikan GajiSejumlah pekerjaan rumah atau, PR, masih menanti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyebut diantaranya yaitu soal kenaikan gaji dan tukin.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Jawab Kubu Anies-Muhaimin Soal Dugaan Kenaikan Tukin Kental Unsur PolitikKetua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya melakukan penyesuaian tukin kepada Kemen PAN RB sejak Maret 2021 hingga Juni 2023.
Baca lebih lajut »