UU KPK dinilai tak memenuhi prosedur mekanisme pembentukan peraturan UU.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi , menggelar sidang pendahuluan terhadap pengajuan uji formil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil revisi, Senin . Uji formil ini diajukan sejumlah advokat yang juga mahasiswa/i program pascasarjana magister ilmu hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Bekasi, selaku pemohon.
Berdasarkan berkas permohonan perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019, ada 25 mahasiswa/i program pascasarjana magister ilmu hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Bekasi yang juga berprofesi sebagai advokat. Para pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Mereka menemukan bahwa dalam rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK jumlah anggota DPR yang hadir berjumlah 80 orang. Dengan demikan kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR secara keseluruhan, sehingga sebagian besar kursi sidang terlihat kosong.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Adian: Gugat Saja UU KPK ke MKKPK selama 17 tahun tidak pernah memberikan daftar orang-orang yang pernah disadap.
Baca lebih lajut »
Jimly Imbau Jokowi Segera Teken UU KPKUU yang sudah disahkan DPR berlaku otomatis setelah 30 hari disahkan meskipun belum ditandatangani oleh Presiden.
Baca lebih lajut »
UU KPK hasil revisi dinilai tak akan lemahkan lembaga antirasuahKoordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai kehadiran UU KPK hasil revisi tidak akan melemahkan lembaga antirasuah itu.\r\n\r\n"Saya ...
Baca lebih lajut »
BEM Hukum Uncen Dukung Uji Materi UU KPKUji materi juga merupakan langkah konstitusional yang dapat ditempuh untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah ditetapkan oleh DPR.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi diminta yakin untuk sahkan UU KPKPresiden Joko Widodo (Jokowi) diminta yakin dan tetap pada keputusannya untuk mengesahkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang ...
Baca lebih lajut »
UU KPK Dinilai sudah Baik, Perppu tidak Perlu Terbitkekalahan di praperadilan menunjukkan ada mekanisme yang perlu dikuatkan di tubuh KPK, yakni pengawasan.
Baca lebih lajut »