Gugatan batas usia capres cawapres dilayangkan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.
Gugatan batas usia capres cawapres dinilai berpotensi menimbulkan bencana kelembagaan atau institusional disaster.Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak pengajuan permohonan uji batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden atau pengajuan gugatan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .
"Apa kemudian implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi jika Mahkamah mengabulkan permohonan.
"Untuk itu kami punya beberapa rekomendasi supaya tidak terjadi institusional disaster ataupun tidak merendahkan marwah dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah menolak permohonan pemohon. Dan yang terakhir syarat kandidasi itu harusnya diformulasikan di dalam ruang pembentukan undang-undang secara komprehensif dan juga pasrtisipatif,” ungkapnya.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, MK masih terus menerima permohonan terkait batas usia Capres-Cawapres. MK masih membutuhkan waktu untuk mencermati permohonan uji materiil terkait batas usia capres dan cawapres. Karena semua pihak diminta untuk bersabar menunggu putusan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Diminta Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Ada Ancaman InstitusionalMahkamah Konstitusi (MK) juga diminta menolak gugatan batas usia capres-cawapres karena dinilai bisa menggerus kredibilitas MK.
Baca lebih lajut »
Potensi Institusional Disaster, MK Diminta Tolak Gugatan Batas Usia Capres-CawapresPSHK Indonesia meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak pengajuan permohonan uji batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.
Baca lebih lajut »
Soal Gugatan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres, MK Diminta Segera Beri PutusanHendardi mengatakan menunda keadilan berarti menolak keadilan.
Baca lebih lajut »
Heran DPR dan Pemerintah Tak Persoalkan Gugatan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres, Mengapa?Padahal, pemerintah dan DPR menolak untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasca penyelenggaraan Pemilu 2019.
Baca lebih lajut »
Jimly Asshiddiqie Sebut Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Masalah SepeleMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan batas usia capres dan cawapres di MK tak perlu dipolitisasi.
Baca lebih lajut »
Eks Ketua MK: Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Jangan DipolitisasiMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di MK tidak perlu dipolitisasi.
Baca lebih lajut »