Menurutnya, ini adalah operasi manuver politik yang harus ditolak oleh publik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Desa dinilai tidak berhak meminta perpanjangan masa jabatan karena Kades adalah penerima mandat rakyat. Menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, yang berhak meminta perpanjangan masa jabatan adalah rakyat itu sendiri.
Dia seorang diri menghadapi puluhan kepala desa dan dipaksa minta maaf. Sementara Apip sudah meminta maaf jika menyinggung, tetapi dia tidak merasa bersalah dengan pendapatnya di video yang tersebar. Dia pun dipojokkan serta dipaksa untuk minta maaf karena tindakannya dianggap salah oleh para kepala desa tersebut.
Jika menyimak bahwa Kades yang berkumpul untuk meminta klarifikasi Apip ini puluhan orang, artinya terdapat kekuatan besar di belakangnya yang mampu menggerakkan para Kades untuk berkumpul dan memojokkan Apip yang seorang diri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan JokowiWakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.
Baca lebih lajut »
Perpanjangan Masa Berlaku Vaksin Covid-19, Kemenkes: Ada Alasan Ilmiah |Republika OnlineKemenkes sebut perpanjangan masa berlaku vaksin Covid-19 karena ada alasan ilmiahnya.
Baca lebih lajut »
Sentimen Publik terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kades Sangat BurukLP3ES menyebut sentimen publik terhadap rencana perpanjangan masa jabatan kades sangat buruk. Dua tokoh ini menjadi sorotan.
Baca lebih lajut »
Pengadilan Perpanjang Masa Penahanan Ferdy Sambo Cs Selama 30 HariPengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan perpanjangan masa tahanan kesua Sambo Cs selama 30 hari kedepan.
Baca lebih lajut »
Presiden minta OJK awasi pinjol: rakyat cuma minta duitnya balik - ANTARA NewsANTARA - Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (6/2), meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bersungguh-sungguh mengawasi pinjaman online (pinjol) yang ...
Baca lebih lajut »