Beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) berpotensi kosong menyusul perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemkab Tuban yang berdampak...
TUBAN, Radar Tuban – Beberapa kantor organisasi perangkat daerah berpotensi kosong menyusul perubahan struktur organisasi dan tata kerja Pemkab Tuban yang berdampak pada perampingan OPD. Bahkan, di luar kebijakan perampingan OPD pun saat ini sudah ada yang kosong. Yakni, kantor dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja . Kantor DPMPTSP dan Naker sudah resmi menjadi satu dengan mal pelayanan publik di Jalan Wahidin Sudiro Husodo.
Praktis, akan ada delapan dinas yang dimerger menjadi empat dinas. Apabila yang difungsikan cukup menempati satu kantor, maka empat kantor berpotensi kosong. Meski demikian, dampak kebijakan merger OPD ini sekaligus bisa menjadi momentum penataan ulang kantor OPD yang lebih representatif. Sebab, seiring dengan padatnya pemukiman di perkotaan, kini banyak kantor OPD yang kurang representatif. Dispemaspemdes-KB, misalnya.
Seperti sebelumnya, saat dinas perikanan dan peternakan dijadikan satu, kantor yang di barat tetap difungsikan,’’ kata nya kepada Jawa Pos Radar Tuban. Untuk memastikan itu semua, terang Teguh, akan dilakukan inventarisir aset dan kebutuhan OPD terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa dipetakan—apakah kantor OPD setelah dimerger tetap difungsikan atau dialihkan untuk urusan pemerin tahan yang lain. Termasuk melakukan pemetaan di era teknologi seperti sekarang ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bupati Lantik 15 Kepala OPD, Ini DaftarnyaBupati Rembang Abdul Hafidz melantik 15 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di pendapa Museum Kartini Kamis (23/12). Mereka dilantik setelah mengikuti tahapan seleksi kepala OPD.
Baca lebih lajut »
Merger Perusahaan Telekomunikasi sesuai Roadmap KemenkominfoPenyiapan infrastruktur merupakan faktor penting menunjang penyediaan akses internet ke masyarakat.
Baca lebih lajut »
Langkah Merger Perusahaan Telekomunikasi Sejalan Roadmap KominfoKeterlibatan provider perlu sinergi dengan roadmap pemerintah karena pembangunan Infrastruktur TIK dilakukan bersama.
Baca lebih lajut »
OJK Moratorium Izin MI, Aksi Merger dan Akuisisi Diprediksi Sepi | Market - Bisnis.comBerlakunya moratorium terkait izin MI tidak berarti akan banyak perusahaan yang gencar melakukan merger dan akuisisi, karena sejauh ini merger dan akuisisi antar manajer investasi jarang terjadi.
Baca lebih lajut »
Bakal Dilakukan Reformasi Birokrasi, Sebanyak 1,6 Juta ASN Terancam DirumahkanSalah satu upaya penataan ASN tenaga pelaksana tersebut dilakukan dengan mengalihkan pada tenaga pendidikan.
Baca lebih lajut »
Gibran Bakal Promosi Besar-Besaran Penataan Kawasan Pasar Pon |Republika OnlineKonsep penataan kawasan Pasar Pon mirip dengan Malioboro.
Baca lebih lajut »