Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengungkap kendala PSN Rempang Eco City, termasuk konflik lahan dan kompensasi. Usulkan transmigrasi lokal untuk solusi.
Kamis, 13 Feb 2025 15:56 WIB Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan sejumlah kendala terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City , mulai dari konflik lahan hingga kompensasi ganti rugi ke masyarakat setempat. Hal ini disampaikan Iftitah saat Rapat Kerja bareng Komisi V DPR RI, hari ini.
"Persoalan utama saat ini adanya konflik lahan dengan masyarakat lokal, hak atas tanah adat, ketidakjelasan kompensasi dan hilangnya mata pencaharian. Ada yang terdampak kurang lebih sekitar 2.532 kepala keluarga, total gabungan antara laki perempuan 7.715 warga," kata Iftitah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis .Apa Kabar Investasi Rp 175 T di Pulau Rempang? Ini Jawaban BKPM
Rempang Eco City Menteri Transmigrasi Kompensasi Ganti Rugi Proyek Strategis Nasional Hak Atas Tanah Batam Dpr Rugi Psn Terima Gugatan Menteri Transmigrasi Ungkap Konflik Lahan Warga Lo Pulau Rempang Gedung Dpr Ri Presiden Rempang Pencaharian Kendala Psn Rempang Eco City Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Jakarta Komisi V Dpr Ri Keluarga Konflik Emisi Pulau Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara Mk Psn Rempang Eco City Iftitah Sulaiman Suryanagara Pengembangan Ketidakpastian Hukum Potensi Alam
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tiga Warga Rempang termasuk Lansia Nenek Awe jadi Tersangka akibat Tolak PSN Rempang Eco CityKetiga warga Rempang yaitu Siti Hawa alias Nenek Awe, Sani Rio, dan Abu Bakar alias Pak Aceh menjadi tersangka dengan tuduhan perampasan kemerdekaan.
Baca lebih lajut »
Menteri Transmigrasi optimis Kembangkan Kawasan Transmigrasi di Tengah Efisiensi AnggaranMenteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara meyakini tetap bisa mengembangkan kawasan transmigrasi di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Dia optimistis kementeriannya dapat memberikan kinerja yang terbaik demi menghadirkan kesejahteraan rakyat dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
Baca lebih lajut »
Warga Melayu Rempang Minta Prabowo Evaluasi dan Batalkan PSN Eco CityWarga meminta Prabowo memasukkan PSN Rempang Eco City menjadi proyek yang dievaluasi, bahkan dibatalkan.
Baca lebih lajut »
LHKP Muhammadiyah Kritik PSN Rempang Eco City, Desak RUU Masyarakat Adat Segera DisahkanKajian LHKP PP Muhammadiyah, menemukan pola manipulasi antara penguasa dan pengusaha yang menggunakan perundangan sebagai alat untuk mengesampingkan hak warga,'
Baca lebih lajut »
Kehampaan Hak di Balik PSN Rempang Eco City Menuntut Evaluasi MendalamKajian LHKP PP Muhammadiyah menemukan kehampaan hak di proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City. Kajian ini mendesak pemerintah untuk membatalkan PSN yang merugikan masyarakat. Pelanggaran hukum dan HAM, serta krisis lingkungan menjadi sorotan utama. LHKP PP Muhammadiyah menyoroti ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Sejumlah rekomendasi disampaikan, termasuk pengakuan hak tanah masyarakat adat, perlindungan HAM, dan evaluasi investasi yang melanggar prinsip-prinsip tersebut.
Baca lebih lajut »
Kementerian Transmigrasi Ajak Bappenas Kembangkan Kawasan Transmigrasi Salor di Papua SelatanMenteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mengembangkan Kawasan Transmigrasi Salor di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, agar dapat menjadi etalase pembangunan di Papua. Pengembangan wilayah tersebut akan dilakukan dengan membangun infrastruktur dan fasilitas umum, hingga memberikan pendidikan karakter. Kementerian Transmigrasi juga tengah berupaya untuk mengubah orientasi program transmigrasi dari pemindahan penduduk menjadi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan transmigrasi.
Baca lebih lajut »