Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau seluruh aparatur negara untuk segera melaporkan harta kekayaannya.
Sabtu, 08 Feb 2025 15:30 WIB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengimbau seluruh aparatur negara untuk segera me laporkan harta kekayaannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 2/2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara .
Menteri PANRB, Rini Widyantini menjelaskan, LHKAN ini merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap aparatur negara baik ASN, TNI, maupun Polri. Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selaras dengan amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi .
"Hasil pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN agar dilaporkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau unit yang ditunjuk kepada Kementerian PANRB paling lambat 30 April setiap tahun," kata Rini, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu .Profil & Harta Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Tersangka Kasus Jiwasraya
Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 2/2023 tersebut, penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, serta melalui Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak bagi Aparatur Negara yang tidak wajib LHKPN.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto juga meminta partisipasi aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau unit kerja lain yang ditunjuk untuk memantau ketaatan setiap Aparatur Negara dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKAN di setiap instansi pemerintah dan menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada Kementerian PANRB.
Tni Polri Kementerian Panrb Lhkpn Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Pengawasan Intern Pemerintah Rini Widyantini Panrb Menteri Panrb Tindak Aparatur Negara Pelaporan Harta Menteri Panrb Minta Asn Erwan Agus Purwanto Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pidana Kementerian Pendayagunaan Laporkan Harta Spt ) Tahunan Wajib Pajak Aparat Pajak Pendayagunaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refo Wajib Lhkpn Korupsi Polri Segera Laporkan Harta Kekayaan Pencegahan Apip Surat Edaran Menteri Panrb No . 2 / 2023 Tentang P Surat Pemberitahuan Stranas Pk
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ASN Pindah ke IKN Dikabarkan Molor Gegara Potong Anggaran, Menteri PANRB Buka SuaraBeredar kabar pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) diundur kembali karena pemangkasan anggaran.
Baca lebih lajut »
Menteri PANRB Minta Pelayanan Publik tetap OptimalImbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No 012025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025
Baca lebih lajut »
Kementerian PANRB: Kepastian gaji ke-13 dan 14 ASN tunggu PP terbitKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa kepastian gaji ke-13 dan 14 aparatur sipil negara menunggu terbitnya ...
Baca lebih lajut »
Menteri PANRB dukung penguatan BNN akselerasi pemberantasan narkobaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung penguatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melipatgandakan kerja ...
Baca lebih lajut »
Menteri PANRB: Anggaran gaji ke-13 dan 14 sudah disiapkan tiap k/lMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebutkan alokasi anggaran gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) ...
Baca lebih lajut »
Menteri PANRB: Kejaksaan RI Punya Peran Vital dalam Transformasi RPJPN 2025-2045Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya peran Kejaksaan RI dalam transformasi superprioritas RPJPN 2025-2045. Ia menyampaikan strategi peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola kejaksaan, termasuk transformasi digital dan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Rini juga mendorong Kejaksaan RI untuk memastikan SDM yang kompeten dan menjunjung tinggi etika profesi.
Baca lebih lajut »