Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghadiri Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Muhadjir menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program pemerintah, terutama penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Foto: Muhadjir Effendy di gedung Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Jumat . - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghadiri Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat . Mengawali paparannya, Muhadjir menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program pemerintah , terutama penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial .
"Tugas Kemenko PMK dilaksanakan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden," ujar Muhadjir. Sementara itu, lanjut dia, fungsi dari Kemenko PMK adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan kebijakan kementerian dan lembaga. Kedua, melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga. Ketiga penanganan isu yang terkait dengan bidang PMK. Keempat, pengawalan terhadap program prioritas nasional dan kebijakan yang diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet.
Menteri Koordinator Muhadjir Effendy Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi Program Pemerintah Kemiskinan Perlindungan Sosial
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Koordinator Muhadjir Effendy Memberikan Kesaksian di Mahkamah KonstitusiMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait bantuan sosial dan program pemerintah yang dipersoalkan dalam sengketa Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Menteri Koordinator Muhadjir Effendy Buka-bukaan Soal Program Perlindungan SosialMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membahas program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.
Baca lebih lajut »
Presiden Pastikan Empat Menteri Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MKSeperti diketahui, pada Jumat (5/4/2024) ini, Mahkamah Konstitusi akan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendengar keterangan dari pemberi keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU presiden dan wakil presiden. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. ”Dari awal, pemerintahan kita ini sangat menghormati hukum dan tidak pernah Presiden mengintervensi. Untuk itu, kalau ini nanti memang diminta, para menteri (dipanggil MK), enggak ada masalah (bagi) Presiden
Baca lebih lajut »
Menteri Koordinator dan Menteri Sosial Jokowi Dipanggil MKKeempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. "Saya kira siapa pun yang diundang menjadi memberi keterangan, menjadi saksi, wajib untuk hadir," ujar Sudirman di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4). Ia pun mengapresiasi MK yang memutuskan untuk memanggil para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Menurut dia, pemanggilan itu akan mewujudkan tiga aspek sekaligus
Baca lebih lajut »
Sidang PHPU Pilpres Hadirkan Empat MenteriEmpat menteri antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kiri), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kedua kanan), dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini hadir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden dengan agenda mendengarkan keterangan empat menteri di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (5/4/2024)
Baca lebih lajut »
Empat Menteri Memberikan Keterangan di Sidang MKEmpat menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.
Baca lebih lajut »