Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membahas program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.
Foto: Muhadjir Effendy di gedung Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Jumat . - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy buka-bukaan soal program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu dibeberkan Muhadjir dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat .Menurut dia, pemerintah memiliki program perlinsos untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.
"Adapun komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial," kata Muhadhir.a. Subsidi antara lain subsidi energi, yatu BBM, listik dan elpiji, subsidi pupuk, bunga KUR, dan lain-lain.
Muhadjir Effendy Program Perlindungan Sosial Pemerintahan Joko Widodo Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Koordinator Muhadjir Effendy Memberikan Kesaksian di Mahkamah KonstitusiMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait bantuan sosial dan program pemerintah yang dipersoalkan dalam sengketa Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Menteri Koordinator dan Menteri Sosial Jokowi Dipanggil MKKeempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. "Saya kira siapa pun yang diundang menjadi memberi keterangan, menjadi saksi, wajib untuk hadir," ujar Sudirman di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4). Ia pun mengapresiasi MK yang memutuskan untuk memanggil para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Menurut dia, pemanggilan itu akan mewujudkan tiga aspek sekaligus
Baca lebih lajut »
Sidang PHPU Pilpres Hadirkan Empat MenteriEmpat menteri antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kiri), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kedua kanan), dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini hadir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden dengan agenda mendengarkan keterangan empat menteri di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (5/4/2024)
Baca lebih lajut »
Empat Menteri Memberikan Keterangan di Sidang MKEmpat menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.
Baca lebih lajut »
Bantuan Beras CBP Bukan Bantuan Sosial Reguler, Ungkap Muhadjir EffendyMuhadjir Effendy mengatakan bantuan beras yang diberikan pada bulan Januari-Juni 2024 bukan bantuan sosial reguler di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Bantuan ini berasal dari Cadangan Beras Pemerintah dan bertujuan untuk memitigasi resiko bencana El Nino serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Baca lebih lajut »
Menko PMK Muhadjir Effendy: Bantuan Beras Bukan Bantuan Sosial RegularMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa bantuan beras bukan merupakan bantuan sosial regular pemerintah. Bantuan ini merupakan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP).
Baca lebih lajut »