Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan akan menyelidiki dugaan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ia menyatakan telah menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan memastikan legalitas serta dampak terhadap pengelolaan ruang laut. Trenggono juga menyebutkan bahwa masalah tersebut bukan hanya terjadi di Sumenep, tetapi juga di wilayah seperti Tangerang, Bekasi, Batam, Sidoarjo, dan Surabaya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono , Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto diwawancara awak media di Jakarta, Kamis . ANTARA/HariantoJakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan telah mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan terkait adanya dugaan kepemilikan Sertifikat Hak Milik di atas perairan Kabupaten Sumenep , Jawa Timur.
"Kami turunkan tim ke sana," kata Trenggono seusai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Selain itu, Trenggono juga menyebutkan bahwa persoalan penerbitan sertifikat di wilayah perairan tak hanya terjadi di Sumenep. Masalah serupa juga sebelumnya sudah ditemukan di Tangerang, Bekasi, Batam, Sidoarjo, dan Surabaya.
Bahkan, Trenggono menyebutkan, terdapat 196 kasus serupa yang telah ditemukan di berbagai wilayah. Namun, sebagian besar kasus tersebut tidak terpublikasi oleh media.
INVESTIGATION LAUT SUMENEP SHM MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Menargetkan Produksi Perikanan Sebesar 24,58 Juta Ton pada 2025Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menargetkan produksi perikanan sebesar 2458 juta ton pada 2025
Baca lebih lajut »
Kebijakan Perikanan yang Ambigu: Tantangan dan Upaya Kementerian Kelautan dan PerikananArtikel ini membahas tantangan dan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi kebijakan perikanan yang ambigu. Selama 25 tahun, sektor perikanan dan kelautan belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan nelayan, bangsa, dan negara. Kebijakan perikanan yang rapuh, disrupsi pembangunan, kurangnya data dan riset, serta pembiayaan yang terbatas menjadi beberapa faktor yang mengancam sektor ini. Artikel ini juga mengulas kasus penangkapan ikan terukur (PIT) yang tertunda dan perlunya perbaikan data basis stok ikan.
Baca lebih lajut »
Menteri KP Buka-bukaan soal Riset Kelautan & Perikanan RI yang AmbrukMenteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa 1.300 periset KKP beralih ke BRIN, mengakibatkan riset kelautan Indonesia tertinggal.
Baca lebih lajut »
DPR Segera Panggil Menteri Kelautan dan Perikanan Bahas Pagar LautDinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Banten menerangkan pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter
Baca lebih lajut »
Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono: Raja Menara dengan KontroversiLapor Harta Mencengangkan! Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono Memiliki Harta Senilai Rp 2,665 Triliun, Di Antaranya Koleksi Mobil Mewah dan Tanah Berharga. Namun, Keputusan Menghentikan Pembongkaran Pagar Laut Menyegarkan Pro dan Kontra.
Baca lebih lajut »
FM3 Kembali Datangi KKP, Protes Pembangunan Surabaya Waterfront LandForum Masyarakat Madani Maritim (FM3) kembali mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait proyek pembangunan Surabaya Waterfront Land (SWL). Perwakilan FM3 sebelumnya mendatangi Kantor KKP pada Selasa, 22 Januari 2025, namun dipingpong oleh petugas keamanan dan pihak penerima tamu. FM3 ingin menyampaikan beberapa hal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo terkait proyek tersebut, termasuk proses keluarnya izin lokasi dan narasi KKP dalam rapat pembahasan yang dianggap menekan dan mengancam. Warga Surabaya yang terdampak pembangunan, terdiri dari nelayan, petani tambak, pedagang UMKM hasil laut, tokoh masyarakat, dan BEM Surabaya datang ke Jakarta untuk menemui DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri ATR/ BPN untuk memprotes keras dikeluarkannya izin reklamasi pembuatan pulau baru seluas 1.084 hektare di Selat Madura.
Baca lebih lajut »