Menteri ESDM Beri Bocoran Waktu Kenaikan Harga Pertalite
Ekonom Energi, Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai sudah seharusnya pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM jenis Pertalite sebesar Rp2.500 sehingga harganya menjadi Rp9.250 per liter.
Kenaikan harga BBM Pertalite ini kata Fahmy seharusnya diikuti dengan penurunan harga BBM Pertamax. Dia menyarankan pemerintah menurunkan harga Pertamax menjadi Rp10.750 dari harga saat ini Rp12.500.Menteri Perdagangan Usul Subsidi BBM Langsung ke Warga Miskin Rp500.000 per Bulan "Kenaikan Pertalite sekaligus menurunkan harga Pertamax agar disparitas keduanya maksimal Rp1.500. Tujuannya untuk mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax," tutur dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri ESDM apresiasi tambang nikel Vale di Sorowako SulselMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan apresiasi pengelolaan tambang nikel PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Sulawesi Selatan ...
Baca lebih lajut »
Arab Saudi Investasi di Perusahaan Energi Rusia Hampir Rp 50 TriliunInvestasi itu dilakukan saat negara barat tengah memberlakukan sanksi terhadap perusahaan energi Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Berikut info selengkapnya.
Baca lebih lajut »
Pangeran Arab Saudi Investasi Rp7,3 Triliun ke Perusahaan Energi RusiaPerusahaan Kingdom Holding asal Arab Saudi telah menginvestasikan lebih dari Rp7,3 triliun di kelompok energi Rusia seperti Rosneft, Lukoil, dan Gazprom, selama kuartal pertama .
Baca lebih lajut »
Target Besar PLN, Transisi Energi & Listrik Penggerak EkonomiTarget Besar PLN, Transisi Energi & Listrik Sebagai Penggerak Ekonomi
Baca lebih lajut »
Tanpa Pembatasan, Subsidi Energi Bisa Tembus Rp600 Triliun Tahun Ini | merdeka.comMenteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa tembus hingga Rp 600 triliun tahun ini jika tidak dilakukan penyesuaian harga. Artinya, 25 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hanya digunakan untuk membayar subsidi.
Baca lebih lajut »