PM Israel Naftali Bennett telah merusak segala kemungkinan negosiasi politik.
REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett tak memiliki agenda perdamaian berdasarkan solusi dua negara dengan Palestina. Menurut al-Maliki, prospek tersebut kian terkikis di bawah kepemimpinan Bennett.
“Bennett telah merusak segala kemungkinan negosiasi politik, dan telah menegaskan tekadnya melanjutkan permukiman, penyitaan, pembongkaran, pembunuhan berencana, serta pelanggaran hak-hak dasar rakyat Palestina, penghancuran ekonomi dan memperpanjang blokade Gaza,” kata Bennett sebelum menghadiri sesi reguler ke-156 Dewan Liga Negara-Negara Arab pada Kamis , dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.
Al-Maliki menekankan perlunya masyarakat internasional menuntut pertanggung jawaban Istrael atas pendudukannya terhadap Palestina. Komunitas internasional juga perlu memberi keadilan dengan mendukung pembentukan negara Palestina di atas 22 persen tanah bersejarahnya, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Menurut dia, peran Amerika Serikat tetap dibutuhkan dalam hal ini. “Kami membutuhkan visi baru AS, bukan hanya kata-kata baru, yang menerjemahkan kata-kata menjadi tindakan untuk mencapai tujuan mengoreksi kesalahan pemerintahan sebelumnya,” ujar al-Maliki Sebelumnya Naftali Bennett telah menolak bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Hal itu karena pemerintahan Abbas telah membawa dan menuntut Israel di Mahkamah Pidana Internasional ."Sebagai seseorang yang berasal dari dunia bisnis, ketika seseorang menuntut saya, saya tidak terlalu baik kepadanya,” kata Bennett dalam sebuah acara virtual dengan para pemimpin Conference of Presidents of Major American Jewish Organisations, dikutip laman Middle East Monitor pada 4 September lalu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PM Jepang Perpanjang Keadaan DaruratJepang, Kamis (9/9) mengumumkan perpanjangan keadaan darurat terkait virus corona di Tokyo dan 18 daerah lain hingga akhir September sementara sistem perawatan kesehatan tetap berada di bawah tekanan yang parah, meskipun infeksi baru virus corona sedikit melambat. Keadaan darurat saat ini,...
Baca lebih lajut »
Menteri COVID-19 Taro Kono Umumkan Pencalonan Sebagai PM Jepang Pekan IniMenteri Vaksinasi COVID-19 Jepang Taro Kono dikabarkan bakal mendeklarasikan pencalonan dirinya sebagai Ketua Partai Demokrat Liberal dan PM Jepang.
Baca lebih lajut »
Jamin Keselamatan, PM Baru Afghanistan Minta Para Pejabat Kabur untuk PulangMullah Akhund, yang ditunjuk Taliban sebagai PM sementara Afghanistan berjanji memberikan amnesti bagi para pejabat terguling yang kabur ke luar negeri. Perdana...
Baca lebih lajut »
Bersiap Pemilu, Jepang Berpotensi Punya PM Perempuan PertamaJepang berpotensi memiliki PM perempuan untuk pertama kalinya setelah mantan mendagri mereka, Sanae Takaichi, mencalonkan diri menjadi ketua partai berkuasa.
Baca lebih lajut »
PM Baru Afghanistan Janji Keamanan dan Keselamatan Mantan Pejabat Yang Kembali - Tribunnews.comPerdana menteri baru Afghanistan Mullah Mohammad Hasan Akhund meminta mantan pejabat yang melarikan kembali dan Taliban menjamin keselamatannya
Baca lebih lajut »