Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong Indonesia segera memiliki Undang-Undang (UU) tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan pemberian amnesti secara selektif setiap tahunnya. Selain itu, Menkum juga meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) untuk mempersiapkan UU terkait pemilu dan pilkada, serta UU tentang Partai Politik.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum di Jakarta, Selasa .
“Dengan demikian, momentum memiliki UU tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi pas untuk dilakukan," ujar Supratman dalam kegiatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi. Mantan Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tersebut juga meminta DJPP untuk mulai menyiapkan UU yang terkait dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
UU Grasi Amnesti Abolisi Rehabilitasi Presiden DJPP Pemilu Pilkada Partai Politik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Poengky Indarti Janji Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang Jika Lolos Capim KPKCalon Pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Poengky Indarti berkomitmen mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-undang (UU).
Baca lebih lajut »
Pulang ke Filipina, Mary Jane Veloso Menanti Grasi dari Presiden MarcosGrasi adalah tindakan memberikan grasi kepada terpidana, yang biasanya diberikan oleh otoritas eksekutif.
Baca lebih lajut »
Menkum Lobi Ketum Parpol, Dorong RUU Perampasan Aset Masuk PrioritasPresiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap RUU Perampasan Aset.
Baca lebih lajut »
Menkum dorong adendum kerja sama dengan Kementerian Kehakiman JepangMenteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mendorong adendum nota kerja sama atau memorandum of cooperation (MoC) antara Kementerian Hukum (Kemenkum) RI ...
Baca lebih lajut »
Menko sebut harus ada perubahan Undang-Undang Narkotika bagi penggunaMenteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan harus ada perubahan pada Undang-Undang ...
Baca lebih lajut »
Menko Yusril sebut harus ada perubahan Undang-Undang Narkotika bagi penggunaMenteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan harus ada perubahan pada Undang-Undang ...
Baca lebih lajut »