Menkominfo Sebut RUU Penyiaran Jangan jadi Alat Pembungkaman Pers

JPNN.com : Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jangan memberikan kesan pembungkam pers

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jangan memberikan kesan sebagai wajah baru pembungkaman pers.

"Pembahasan RUU ini perlu mengakomodasi masukan dari berbagai elemen, utamanya insan pers demi mencegah munculnya kontroversi yang tajam," kata Budi Arie dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Kamis Dia menekankan pentingnya keterlibatan insan pers dalam proses ini untuk memastikan kebebasan pers tetap terjaga.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

RUU Penyiaran Pers DPR RI Jakarta

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

RUU Penyiaran Tuai Kontroversi, Menkominfo: Jurnalistik Harus Investigasi, Masa Dilarang?Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi buka suara soal draf Revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran yang dinilai mengancam kebebasan pers.
Baca lebih lajut »

Menkominfo soal RUU Penyiaran: Jurnalistik Harus InvestigasiMenkominfo Budi Arie Setiadi mempertanyakan larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi dalam draf RUU Penyiaran.
Baca lebih lajut »

Menkominfo nilai RUU Penyiaran harus akomodasi masukan insan persMenteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menilai Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus mengakomodasi masukan dari ...
Baca lebih lajut »

Menkominfo Harap RUU Penyiaran Tak Jadi 'Wajah Baru' Pembungkaman PersMenkominfo Budi Arie Setiadi buka suara ihwal kontroversi RUU Penyiaran yang sedang dibahas di DPR dan menjadi sorotan publik.
Baca lebih lajut »

Singgung Larangan Liputan Investigasi di RUU Penyiaran, Dewan Pers Sebut Bertentangan dengan UUPenyelesaian sengketa etik jika dilakukan di luar Dewan Pers, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan bertentangan dengan UU Pers.
Baca lebih lajut »

Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran dan Sebut Upaya Pembungkaman Sudah 5 Kali DilakukanDewan Pers dan seluruh komunitas pers menolak isi draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran, dinilai bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 UU Pers
Baca lebih lajut »