Menkominfo mengatakan hal itu untuk menghalau banyaknya hoaks.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan, setelah kericuhan yang melanda Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu, pihaknya tidak menutup akses internet di wilayah itu, melainkan membatasinya. Hal itu dilakukan untuk menghalau banyaknya hokas di media sosial yang bisa memperkeruh suasana.
Rudiantara menjelaskan, setelah kerusuhan Papua banyak berita bohong di media sosial yang mengatakan adanya korban masyarakat, padahal kejadian yang sebenarnya bukan terjadi di Papua dan bukan saat ini. Di negara lain jika ada peristiwa kerusuhan, kata dia, akan dilakukan penutupan internet, namun di Indonesia hanya dilakukan pembatasan.
Rudiantara mengatakan pembatasan internet sesuai dengan dasar hukum yang ada dan mengacu pada UUD yakni Hak Asasi Manusia karena untuk melindungi hak orang lain. Sementara itu, di UU ITE pasal 40 dituliskan pemerintah diwajibkan melindungi masyarakat sehingga pemerintah punya kewenangan untuk membatasi internet.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menkominfo: Internet di Papua tidak ditutup tapi hanya dibatasiMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan setelah kerusuhan di Papua pihaknya tidak menutup akses internet di wilayah itu, ...
Baca lebih lajut »
Rudiantara Terbuka dengan Demo Cabut Blokir Internet di PapuaMenkominfo Rudiantara mengatakan pihaknya terbuka untuk berkomunikasi dengan peserta demo yang menuntut pembukaan akses internet di Papua dan Papua Barat.
Baca lebih lajut »
UNP Gandeng Telkom Sediakan Internet GratisInternet gratis tidak hanya bisa digunakan di lingkungan kampus.
Baca lebih lajut »
Rudiantara Harap Internet di Papua Dibuka SecepatnyaMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pihaknya belum mengetahui hingga kapan pencabutan blokir akses internet di Papua.
Baca lebih lajut »
Menkominfo Ungkap Dasar Hukum Pembatasan Internet di PapuaMenkominfo menyebut, ada 3 dasar hukum kebijakan pembatasan internet di wilayah Papua pasca-terjadinya kerusuhan awal pekan lalu.
Baca lebih lajut »
Pemblokiran Internet di Papua, KontraS: Negara Tak BerimbangKoordinator Kontras Yati Andriyani menilai kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah.
Baca lebih lajut »