Menko PMK: Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Pilihan yang Sulit bagi Jokowi

Indonesia Berita Berita

Menko PMK: Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Pilihan yang Sulit bagi Jokowi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 30 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 59%

'Pilihannya (Jokowi) memang sulit ya karena BPJS Kesehatan itu dananya dari iuran peserta,' ucap Muhadjir Effendy.

itu dananya dari iuran peserta," ucap Muhadjir dalam kunjungan ke Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat .

"Pemerintah itu mensubsidi, memberi bantuan sedikit, maka ketika iuran sudah tidak mungkin lagi dijadikan dasar untuk membuat standar pelayanan kesehatan minimum, ya terpaksa harus disesuaikan . Ini masalahnya di situ ," tuturnya. Meski begitu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengakui bahwa kebijakan Presiden Jokowi itu baru akan berlaku bulan Juli mendatang.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa . Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja diatur dalam Pasal 34.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Beritasatu /  🏆 26. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, PAN: Tak Tepat, Masyarakat Lagi SulitJokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, PAN: Tak Tepat, Masyarakat Lagi Sulit'Saya melihat bahwa pemerintah tidak memiliki empati kepada masyarakat,' kata Saleh. BPJS BPJSKesehatan
Baca lebih lajut »

Perpres iuran BPJS Kesehatan yang naik akan digugat ke MA: 'Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya'Perpres iuran BPJS Kesehatan yang naik akan digugat ke MA: 'Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya'Komunitas pasien cuci darah Indonesia (KPCDI) akan kembali menggugat peraturan presiden yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA). Sekjen KPCDI mengatakan pemerintah 'mengakali' putusan MA untuk tidak menaikkan iuran BPJS.
Baca lebih lajut »

BPJS: Negara Hadir dalam Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan |Republika OnlineBPJS: Negara Hadir dalam Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan |Republika OnlinePemerintah tetap mensubsidi 21 juta PBPU Kelas III walau ada penyesuaian iuran BPJS
Baca lebih lajut »

BPJS Kesehatan Bela Jokowi Soal Iuran: Tak Melawan Putusan MABPJS Kesehatan Bela Jokowi Soal Iuran: Tak Melawan Putusan MADirektur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo terkait iuran BPJS Kesehatan tidak melawan putusan Mahkamah Agung (MA).
Baca lebih lajut »

Jokowi Disebut Akali Keputusan MA, Bos BPJS Kesehatan Buka SuaraJokowi Disebut Akali Keputusan MA, Bos BPJS Kesehatan Buka SuaraDirektur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris buka suara soal kebijakan pemerintah kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan. Ini katanya: BPJSKesehatan via detikfinance
Baca lebih lajut »

Jokowi Naikkan Iuran, BPJS Kesehatan Berpotensi Surplus Rp 1,76 TriliunJokowi Naikkan Iuran, BPJS Kesehatan Berpotensi Surplus Rp 1,76 TriliunKenaikan iuran tersebut dilakukan dengan alasan untuk menjamin layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berkelanjutan.\n
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-04 16:44:29