Menko Luhut Tantang BPPT Bikin SPKLU Canggih Follow gootodotcom
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan berharap BPPT, PLN, PT LEN Industri, serta stakeholder terkait bisa menciptakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang cepat . Luhut mengambil contoh seperti di Finlandia yang kabarnya bisa mengisi di bawah 10 menit.'BPPT saya tantang, coba kembangkan Stasiun Pengisian Daya yang cepat,' ujar Luhut di Gedung BPPT, Rabu, 16 Oktober 2019.
Luhut menegaskan bahwa, PLN tidak boleh berhenti sampai MoU saja. Perlu ada langkah pasti bagaimana ke depannya untuk mendukung program percepatan kendaraan listrik, sesuai amanat Perpres No.55 Tahun 2019.'Ayo peras otak kita masing-masing. Cari teknologi apa yang bisa kita kembangkan,' ucapnya.Sebelumnya Perusahaan Listrik Negara dan 20 mitra strategis melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait persediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di Gedung BPPT.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menko Luhut Ingin Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Mulai 2021Investasi untuk membangun satu unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum untuk mobil listrik dinilai masih mahal, sekitar Rp 900 jutaan.
Baca lebih lajut »
Luhut: Pemerintah Akan Gelontorkan Rp4,04 T untuk Danau TobaPemerintah akan mencairkan anggaran sebesar Rp4,04 triliun untuk pengembangan infrastruktur pendukung kawasan Danau Toba pada 2020 mendatang.
Baca lebih lajut »
Perhatian! Ini 6 Kandidat Menko Polhukam Pilihan detikersSiapa kandidat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pilihan detikers? MenkoPolhukam BantuJokowiCariMenteri
Baca lebih lajut »
Menko Darmin: Target 60 Persen KUR Sektor Produktif Tahun Ini Sulit TercapaiTarget 60 persen itu ditingkatkan dari 50 persen tahun lalu, dan 40 persen pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca lebih lajut »
Menko Darmin sebut penerapan omnibus law tunggu disahkan JokowiMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa penerapan omnibus law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU ...
Baca lebih lajut »