Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa penerapan omnibus law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU ...
Ia menjelaskan setelah omnibus law selesai seluruh kewenangan terkait perizinan investasi akan diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden sehingga pejabat lain seperti menteri, DPR, dan pemerintah daerah sudah tidak memiliki wewenang dalam mengatur hal tersebut.
Sebelumnya pada Selasa , Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa pemerintah lebih dulu membenahi penataan kewenangan sebelum melakukan perombakan terhadap pasal-pasal UU terkait perizinan. “Untuk awal kita lakukan penataan kewenangan dulu,” katanya saat saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menko Darmin: Palapa Ring Ikut Dorong Industri LogistikBisnis usaha daring yang memanfaatkan jasa logistik akan ikut terbantu dengan Palapa.
Baca lebih lajut »
Menko Darmin Tak Yakin Perang Dagang AS-China Sudah BerakhirMenko Perekonomian Darmin Nasution tak yakin perang dagang antara AS dengan China sudah berakhir meski kedua pihak sepakat menunda serangan tarif.
Baca lebih lajut »
Menko Darmin Masih Pede Ekonomi Tumbuh 5,1 Persen di 2019Menko Perekonomian Darmin Nasution yakin ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di kisaran 5,1 persen di 2019, walaupun Bank Dunia meragukannya.
Baca lebih lajut »
Menko Darmin Tak Yakin Perang Dagang AS-China Sudah BerakhirMenko Perekonomian Darmin Nasution tak yakin perang dagang antara AS dengan China sudah berakhir meski kedua pihak sepakat menunda serangan tarif.
Baca lebih lajut »
Menko Darmin Masih Pede Ekonomi Tumbuh 5,1 Persen di 2019Menko Perekonomian Darmin Nasution yakin ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di kisaran 5,1 persen di 2019, walaupun Bank Dunia meragukannya.
Baca lebih lajut »
AS Lobi RI Longgarkan Kebijakan Gerbang Pembayaran NasionalMenko Perekonomian Darmin Nasution membenarkan AS melobi pemerintah melonggarkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional supaya bisnis Mastercard dan Visa lancar.
Baca lebih lajut »