Menkes: Kebijakan WFH untuk menekan emisi karbon kendaraan

Indonesia Berita Berita

Menkes: Kebijakan WFH untuk menekan emisi karbon kendaraan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 28 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 78%

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan, kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bertujuan untuk mengurangi emisi karbon ...

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri pertemuan para menteri kesehatan di kawasan ASEAN di Jakarta, Jumat . .

"WFH tujuannya bukan untuk menjaga masyarakat lebih sehat. Tujuannya supaya mengurangi emisi karbon kendaraan, karena salah satu yang terbesar adalah emisi transportasi," kata Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat.Dikatakan Budi, dampak polusi udara terhadap kesehatan juga dapat ditekan melalui penggunaan masker serta aplikasi pemantau udara kotor.

Budi mengatakan, tanggung jawab Kemenkes dalam ikhtiar pemerintah menanggulangi polusi difokuskan pada sektor hilir di penanganan dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tak Hanya WFH, Pakar Unair Sebut Ada Kebijakan Lain untuk Atasi Polusi UdaraTak Hanya WFH, Pakar Unair Sebut Ada Kebijakan Lain untuk Atasi Polusi UdaraPakar kesehatan lingkungan Unair memberikan tanggapan terhadap kebijakan WFH di Jakarta untuk tekan polusi udara.
Baca lebih lajut »

Kebijakan WFH Bagi 50 Persen ASN belum Tunjukkan Dampak SignifikanKebijakan WFH Bagi 50 Persen ASN belum Tunjukkan Dampak SignifikanPada 23 Agustus 2023, kualitas udara Jakarta berada di peringkat keempat terburuk di dunia, setelah Dubai, Kuwait, dan Baghdad.
Baca lebih lajut »

Kritik Kebijakan WFH Pemprov DKI, Komnas HAM: Tak Menjawab Masalah Polusi UdaraKritik Kebijakan WFH Pemprov DKI, Komnas HAM: Tak Menjawab Masalah Polusi Udara"Langkah langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH itu kan terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udaranya," kata Hari.
Baca lebih lajut »

Komnas HAM: Kebijakan WFH tidak bisa jawab masalah polusi di JakartaKomnas HAM: Kebijakan WFH tidak bisa jawab masalah polusi di JakartaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) tidak menjawab masalah polusi udara di ...
Baca lebih lajut »

Komnas HAM: Kebijakan WFH Tidak Menjawab Persoalan Pengurangan Polusi UdaraKomnas HAM: Kebijakan WFH Tidak Menjawab Persoalan Pengurangan Polusi UdaraKomnas HAM mengatakan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau WFH tidak menjawab masalah polusi udara di Jakarta, seharusnya membangun ruang terbuka hijau.
Baca lebih lajut »

Pakar: Kebijakan WFH Dinilai Tak Atasi Polusi UdaraPakar: Kebijakan WFH Dinilai Tak Atasi Polusi UdaraKebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dinilai tidak mampu memperbaiki kualitas udara.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 21:26:29