Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran hingga Rp 306 triliun dinilai tak akan berdampak signifikan jika tak disertai pencegahan korupsi.
Presiden Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk mengetatkan ikat pinggang. Tidak tanggung-tanggung, targetnya adalah efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun.
Kilas balik ke belakang, persisnya pada Oktober 2024, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Presiden Prabowo sudah meminta jajarannya untuk mengefisienkan anggaran. Saat itu, Presiden berharap ada tambahan dana sekitar Rp 100 triliun yang akan digunakan untuk menambah anggaran bantuan sosial.
Di sisi lain, perintah untuk efisiensi anggaran tersebut bukan tanpa dasar. Semisal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat, pada 2023 ditemukan belanja daerah yang tak efektif dan efisien mencapai Rp 141,33 triliun, khusus di lima sektor, yakni ketahanan pangan, program peningkatan daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, penurunanSelain itu, belanja pemerintah pun masih belum berkualitas.
Tidak hanya inefisiensi, anggaran pemerintah bocor karena maraknya praktik korupsi. Indonesia Corruption Watch mengungkapkan, kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai Rp 290 triliun. Angka Rp 290 triliun merupakan total kerugian negara dari kasus-kasus korupsi yang sudah mendapat vonis.
Dengan penambahan jumlah kementerian tersebut, diperlukan tambahan anggaran negara untuk gaji staf pendukung, fasilitas kantor, hingga membayar gaji pensiun bagi para menteri dan wakilnya. Anggota koalisi masyarakat sipil Nusa Tenggara Barat bertemu dengan pihak Pemerintah Provinsi NTB untuk menyerahkan petisi menolak kunjungan kerja luar negeri yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB, di Mataram, pertengahan Agustus 2019. Kunjungan kerja yang menghabiskan anggaran hingga Rp 3,5 miliar itu dinilai bentuk pemborosan.
”Memang nanti anggarannya tersedot ke situ dan itu bagus, harus didukung. Tapi, masalahnya adalah bagaimana implementasi di lapangan. Ingat, ukurannya adalah kepuasan masyarakat, bukan angka," ujarnya.Program Makan Bergizi Gratis di SMK Negeri 7 Palembang, Sumatera Selatan, Selasa . Sebaliknya, kata Yassar, ICW justru mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperkuat pemulihan kerugian negara.
Efisiensi anggaran belanja tersebut tertulis dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025. Rinciannya, efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.
Selain untuk bantuan sosial, pemerintah memerlukan tambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis . Badan Gizi Nasional telah mengusulkan penambahan anggaran untuk program MBG sebesar Rp 100 triliun untuk mencakup 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir 2025, termasuk bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Semisal, sejak 2009, anggaran pendidikan sudah mencakup 20 persen dari APBN, kemudian, sejak 2016, dengan pengecualian saat pandemi Covid-19, anggaran kesehatan selalu mencakup 5 persen dari APBN, dan sejak 2018, anggaran program perlindungan sosial atau bantuan sosial berada di kisaran 15 persen dari APBN.
Presiden Prabowo pun mengakui adanya kebocoran anggaran di APBN. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Menurut dia, kebocoran anggaran tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak sejahtera.Suasana saat ekspos para tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kalimantan Selatan dan barang buktinya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa .
Lembaga kajian Center of Economic and Law Studies memperkirakan, diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp 1,95 triliun selama 5 tahun mendatang untuk membiayai belanja itu.Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu .Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpandangan, perintah presiden kepada jajarannya untuk melakukan efisiensi ibarat memutar kaset lama.
Menurut Trubus, efisiensi anggaran hanya bisa berhasil sepanjang tata kelolanya diperbaiki, yakni dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan pendekatan penegakan hukum . Demikian pula kegiatan yang bersifat seremonial mesti dipangkas karena hanya menggerogoti anggaran tanpa ada faedah bagi masyarakat luas.
Icw 100 Hari Prabowo-Gibran Pemberantasan Korupsi Efisiensi Anggaran Instruksi Presiden Presiden Prabowo X-Hide-Give-Me-Perspective
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Instruksi Lengkap Presiden Prabowo untuk Efisiensi Anggaran Rp 306 TriliunDi Inpres No 1/2025, Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran belanja negara di banyak pos. Ada pula yang dikecualikan dari target efisiensi. Apa saja?
Baca lebih lajut »
DPR Dukung Instruksi Presiden Prabowo untuk Efisiensi Anggaran Rp 306 TriliunAnggaran negara harus dibelanjakan untuk sepenuhnya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Baca lebih lajut »
Pisau Bermata Dua Efisiensi Anggaran Ala PrabowoPrabowo menargetkan penghematan APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Ekonom menilai efisiensi ini harus tepat sasaran agar tak kurangi kualitas layanan publik.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Berintahkan Efisiensi Anggaran Rp 306,69 TriliunPresiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Instruksi ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan dikawal ketat oleh BPKP, LKPP, dan KPK.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Anggaran Rp 306,69 TriliunPresiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Instruksi ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan dikawal ketat oleh BPKP, LKPP, dan KPK.
Baca lebih lajut »
Pengamat Sarankan Prabowo Pangkas Jumlah Kementerian dan Juru Bicara untuk Efisiensi AnggaranPresiden Prabowo Subianto menghemat anggaran dengan memangkas belanja birokrasi dan pejabat.
Baca lebih lajut »