Infrastruktur impunitas masuk ke dalam kesadaran massa dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Peristiwa kekerasan politik 1965-1966 kerap menarik minat bagi kalangan akademisi, baik di luar maupun dalam negeri, termasuk kelompok-kelompok masyarakat sipil di Tanah Air yang memperjuangkan keadilan dan HAM bagi para penyintas. Selain karena jumlah korban yang cukup besar, upaya pengungkapan kebenaran dan pemenuhan keadilan atas peristiwa itu masih belum terselesaikan hingga hari ini.
Melalui buku ini, Elizabeth F Drexler berupaya melacak akar-akar historis tentang mengapa peristiwa kekerasan politik 1965-1966 selalu menemui kegagalan untuk diselesaikan melalui pengungkapan kebenaran dan keadilan. Namun, sebagaimana diungkap Drexel dalam penelitiannya, berbeda dengan pemerintahan pascarezim otoriter di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang memulai proses demokratisasinya dengan membentuk komisi kebenaran dan keadilan, di Indonesia tidak ada upaya membentuk komisi semacam itu. Demokratisasi pascareformasi di negeri ini dilalui tanpa pembentukan komisi serupa.
Berbagai temuan itu membuktikan bahwa narasi Orde Baru terkait tragedi 1965-1966 berlawanan dengan fakta-fakta historis. Lawan politik rezim ini—baik penyintas maupun yang tewas terbunuh dengan jumlah sekitar 1 juta orang—sedemikian rupa disudutkan melalui pelabelan peyoratif, sementara para pelaku diglorifikasi melalui penciptaan panggung teater sejarah yang direkayasa.
Dengan demikian, kurang efektifnya upaya membongkar impunitas itu bukan disebabkan oleh kegagalan dari para pendukung keadilan transisi. Persoalan tersebut lebih merupakan indikasi kekuatan infrastruktur pendukung impunitas yang telah tertanam kokoh dalam struktur kesadaran massa. Struktur itu kerap direproduksi secara masif dan konstan selama lebih dari setengah abad yang lalu.bagi negara untuk memanfaatkanya dalam berbagai episode kekerasan selama era Orde Baru.
Kekerasan 1965 Resensi Buku Rahadi T Wiratama Cornell University Press Sdgs SDG15-Ekosistem Daratan SDG05-Kesetaraan Gender SDG01-Tanpa Kemiskinan SDG16-Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menko AHY: Pembangunan infrastruktur harus menghadirkan keberlanjutanMenteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pembangunan infrastruktur harus menghadirkan ...
Baca lebih lajut »
AHY: Pembangunan infrastruktur harus berdampak nyataMenteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pembangunan infrastruktur di Indonesia harus ...
Baca lebih lajut »
Prabowo Diminta Lanjutkan Proyek Strategis Nasional InfrastrukturEndra mengatakan, meskipun nampak banyak infrastruktur yang telah dibangun, nyatanya Indonesia masih defisit infrastruktur.
Baca lebih lajut »
MPR Usulkan Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Imparsial: Langgengkan ImpunitasPimpinan MPR usulkan gelar pahlawan bagi Soeharto dengan alasan jasa dan pengabdiannya memimpin RI tiga dekade lebih.
Baca lebih lajut »
Impunitas Israel dan Masa Depan PalestinaMeski telah melakukan tiga jenis kejahatan paling serius di mata dunia, Israel memanfaatkan ”kelemahan” penegakan hukum.
Baca lebih lajut »
Gajah Mau Menggugat Kebun BinatangBisakah gajah mengajukan gugatan? Pengadilan di Colorado, Amerika Serikat, berusaha menentukan itu.
Baca lebih lajut »