Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, memastikan pemerataan akses hunian layak, dan mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara Peresmian Layanan PBG 10 Jam Selesai dan Penyerahan Sertifikat kepada Penerima Layanan PBG di Tangerang Live Room, Kota Tangerang, Banten, Selasa . ANTARA/HO-Puspen Kemendagri
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta percepatan layanan persetujuan bangunan gedung merupakan arahan dan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. "Ini adalah perintah, dan kami laksanakan. Kita harus ingat bahwa Presiden adalah pemegang, penanggung jawab terakhir pemerintahan, baik pusat maupun daerah," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Tito berharap setiap daerah segera bertindak cepat agar masyarakat, khususnya yang membutuhkan hunian layak, merasakan manfaat kebijakan ini.Ia menjelaskan bahwa sistem ini berhasil mengurangi waktu pelayanan hingga 4 jam, bahkan 59 menit dengan memanfaatkan teknologi informasi yang transparan dan efisien.Layanan PBG di Tangerang dilakukan di mal pelayanan publik dengan pengawasan aparat seperti polisi dan jaksa sehingga memberikan transparansi dan kepercayaan kepada masyarakat.
BPHTB PBG Housing Policy Regional Government President Prabowo Subianto
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Mempercepat Penyelesaian RTRW dan RDTRJPNN.com : Setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib memiliki RTRW. RTRW juga harus disertai dengan RDTR yang mengatur secara rinci pemanfaatan
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian Kritik Pengelolaan Anggaran Daerah yang Tidak EfisienMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti adanya program stunting di daerah yang anggarannya tidak efisien. Dia meminta agar belanja daerah yang tidak efisien dipelajari dan dibenahi.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian: Hampir Setengah BUMD di Indonesia Berjalan RugiMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Hampir separuhnya mengalami kerugian yang signifikan karena praktik nepotisme atau yang ia sebut sebagai 'ordal'. Tito menjelaskan, kerugian tersebut berdampak pada operasional perusahaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kurang optimal. Ia menekankan bahwa mempertahankan BUMD yang terus merugi hanya akan memperburuk kondisi keuangan daerah.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian Kritik Program Stunting yang InefisienMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti program stunting di daerah yang memiliki anggaran besar tetapi tidak merata sampai ke masyarakat. Dia menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan meminta perubahan pola pikir para kepala daerah.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian Sorot Kebanjiran BUMD yang BermasalahMendagri Tito Karnavian menyoroti banyaknya BUMD yang bermasalah dengan tata kelola dan keuangannya. Ia menilai adanya praktik KKN dan rangkap jabatan yang menghambat kinerja BUMD.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian Provokasi Kepala Daerah Soal Formasi PPPK Terlalu MinimMendagri Tito Karnavian mempertanyakan usulan formasi PPPK 2024 sejumlah 50 daerah yang dianggap terlalu minim dibandingkan jumlah honorer. Ia khawatir akan menjadi bom waktu bagi pemerintah daerah dan pusat.
Baca lebih lajut »