Mendagri Tito Karnavian menyoroti banyaknya BUMD yang bermasalah dengan tata kelola dan keuangannya. Ia menilai adanya praktik KKN dan rangkap jabatan yang menghambat kinerja BUMD.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti banyaknya Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) yang bermasalah dengan tata kelola yang serampangan, menyebabkan keuangan pemerintah daerah terganggu. Dari 1.057 unit BUMD , lebih dari separuhnya mengalami kesulitan keuangan, bahkan harus tekor besar. Tito menilai adanya praktik KKN dan banyak rangkap jabatan yang mengganggu kinerja perusahaan.
Tito menjelaskan modus operandi BUMD yang serampangan, yaitu menempatkan orang yang tidak kompeten, keluarga, saudara, dan teman di posisi penting. Hal ini mengakibatkan BUMD tidak dikelola secara profesional dan akhirnya rugi. Sebagai langkah tindak lanjut, Tito telah mengeluarkan surat edaran yang meminta pemerintah daerah untuk menutup BUMD yang terus merugi dan tidak dapat diselamatkan. Peringatan dari Mendagri ini nampaknya disikapi abai oleh Wali Kota Dumai, Paisal, atas rangkap jabatannya sebagai Direktur PT Pembangunan Dumai (Perseroda) dan Direktur Utama PT Russindo Arungan Grup. Hal ini dinilai janggal dan patut menjadi atensi aparat penegak hukum. Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, mempertanyakan bagaimana bisa Wali Kota yang merupakan pejabat negara membiarkan rangkap jabatan yang jelas-jelas sudah melanggar Perda Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2021 tersebut? Atau jangan-jangan pelanggaran terhadap Perda itu dilakukan Aditya Romas bersama-sama dengan Walikota Paisal?
BUMD KKN Rangkap Jabatan Mendagri Tito Karnavian Keuangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri Tito Karnavian: Hampir Setengah BUMD di Indonesia Berjalan RugiMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Hampir separuhnya mengalami kerugian yang signifikan karena praktik nepotisme atau yang ia sebut sebagai 'ordal'. Tito menjelaskan, kerugian tersebut berdampak pada operasional perusahaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kurang optimal. Ia menekankan bahwa mempertahankan BUMD yang terus merugi hanya akan memperburuk kondisi keuangan daerah.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian Kritik Pengelolaan Anggaran Daerah yang Tidak EfisienMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti adanya program stunting di daerah yang anggarannya tidak efisien. Dia meminta agar belanja daerah yang tidak efisien dipelajari dan dibenahi.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian Kritik Program Stunting yang InefisienMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti program stunting di daerah yang memiliki anggaran besar tetapi tidak merata sampai ke masyarakat. Dia menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan meminta perubahan pola pikir para kepala daerah.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Mempercepat Penyelesaian RTRW dan RDTRJPNN.com : Setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib memiliki RTRW. RTRW juga harus disertai dengan RDTR yang mengatur secara rinci pemanfaatan
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian Beberkan Alasan Yogyakarta Tetap Naik Pertumbuhan Ekonomi saat Pandemi Covid-19Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian membeberkan data perkembangan pertumbuhan ekonomi per provinsi pada 2020 sampai dengan 2022.
Baca lebih lajut »
Mendagri Sebut Ada ASN Tak Netral di Pilkada, Ada yang Menawarkan Dukung PaslonMendagri Tito Karnavian menjelaskan, ASN mendukung untuk meminta imbalan kenaikan jabatan setelah membantu pemenangan.
Baca lebih lajut »