Tri Tito Karnavian melantik Andi Indriaty Syaiful sebagai Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam sambutannya, Mendagri meminta Indriaty untuk melanjutkan program-program TP PKK dan menyiapkan program untuk tahun 2025 dan 2026. Tri juga menekankan pentingnya program-program TP PKK, termasuk 10 program pokok PKK dan program Posyandu.
Tri Tito Karnavian melantik Andi Indriaty Syaiful sebagai Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Selain itu, Tri yang merupakan Ketua Umum Pembina Dalam sambutannya, Tri menyampaikan selamat kepada Indriaty atas amanah baru yang diemban. Dirinya mendorong agar Indriaty bersama jajaran dapat melaksanakan program-program TP PKK di Provinsi Sulsel, termasuk juga melanjutkan inovasi yang telah dihasilkan dari pengurus periode sebelumnya.
“Dan pastinya juga menyiapkan apa saja program-program tahun 2025 dan 2026 yang akan dilanjutkan oleh ketua definitif yang akan datang,” ujar Tri. Mendagri Tegaskan Kebijakan Penghapusan BPHTB dan Percepatan PBG sebagai Program Pro Rakyat Presiden Prabowo Tri menambahkan, program-progam yang dimiliki TP PKK sangat penting untuk ditindaklanjuti. Misalnya, 10 program pokok PKK yang telah banyak dilaksanakan di berbagai tempat. Di samping itu, perlu juga melaksanakan program Posyandu yang memuat enam standar pelayanan minimal (SPM). Hal itu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta sosial. Tri menuturkan, prosesi pelantikan ini merupakan tindak lanjut atas dilantiknya Fadjry Djufry sebagai Pj. Gubernur Sulsel. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Selain itu juga Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.“Di mana pendamping ataupun yang ditunjuk oleh Pj. gubernur setempat adalah otomatis menjadi Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Pembina Posyandu,” imbuhnya. Tri percaya, dalam waktu cepat Indriaty bakal mampu melaksanakan progam PKK dan posyandu di Provinsi Sulsel. Dirinya berpesan agar Indriaty mampu mengoordinasikan kegiatan-kegiatan TP PKK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel. Dalam kesempatan itu, Tri menyampaikan terima kasih kepada Pj. Ketua TP PKK Provinsi Sulsel periode sebelumnya, Ninuk Triyanti Zudan, yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Tri juga mengapresiasi kiprah dan kerja keras Ninuk sehingga TP PKK Provinsi Sulsel telah banyak menghasilkan prestasi. Sebagai informasi, hadir dalam pelantikan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, dan Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga TP PKK Pusat Yane Bima Arya. Hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo, Pj. Gubernur Sulsel Fadjry Djufry, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
TP PKK Sulawesi Selatan Penjabat Pelantikan Mentri Dalam Negeri
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri Tito Karnavian Kritik Pengelolaan Anggaran Daerah yang Tidak EfisienMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti adanya program stunting di daerah yang anggarannya tidak efisien. Dia meminta agar belanja daerah yang tidak efisien dipelajari dan dibenahi.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian: Hampir Setengah BUMD di Indonesia Berjalan RugiMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Hampir separuhnya mengalami kerugian yang signifikan karena praktik nepotisme atau yang ia sebut sebagai 'ordal'. Tito menjelaskan, kerugian tersebut berdampak pada operasional perusahaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kurang optimal. Ia menekankan bahwa mempertahankan BUMD yang terus merugi hanya akan memperburuk kondisi keuangan daerah.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Kritik Pola Pikir Kepala Daerah yang Fokus pada BelanjaMendagri Tito Karnavian mengkritik pola pikir kepala daerah yang cenderung fokus pada memaksimalkan belanja daerah tanpa mencari cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menurutnya menjadi penyebab utama banyak kasus korupsi pengelolaan APBD.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Kritik Program Stunting dengan Anggaran Rp 10 MiliarMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyayangkan program penanganan stunting di daerah yang menggunakan anggaran besar namun hanya sedikit yang sampai ke masyarakat.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian Kritik Program Stunting yang InefisienMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti program stunting di daerah yang memiliki anggaran besar tetapi tidak merata sampai ke masyarakat. Dia menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan meminta perubahan pola pikir para kepala daerah.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Kritik Penggunaan Anggaran StuntingMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti penggunaan anggaran program pencegahan stunting yang tidak efisien. Hanya Rp 2 miliar dari anggaran Rp 10 miliar yang sampai ke masyarakat.
Baca lebih lajut »