Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 segera dilantik untuk memberikan kepastian politik di daerah dan efisiensi pemerintahan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dilantik sesegera mungkin. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian politik di daerah dan efisiensi pemerintahan. Tito menjelaskan dalam konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat, bahwa Presiden memberikan instruksi untuk memprioritaskan pelantikan secepatnya.
Presiden juga menekankan pentingnya pelantikan untuk mengatasi keterbelahan masyarakat akibat pelaksanaan Pilkada dan agar kepala daerah terpilih dapat segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Untuk memastikan keserentakan, pelantikan kepala daerah non-sengketa akan digabung dengan kepala daerah yang gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan dismissal. Pelantikan yang semula dijadwal pada 6 Februari 2025 akan diundur untuk menunggu putusan dismissal dari MK. Setelah putusan keluar, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat segera menetapkan kepala daerah terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat mengusulkan pelantikan berdasarkan penetapan KPUD. Terkait tanggal pasti pelantikan, Mendagri akan berkoordinasi dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan MK. Tito juga telah meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung terkait pelantikan kepala daerah. Ia berharap berbagai tahapan dapat dipercepat, terutama MK dalam menyampaikan putusan dismissal agar proses pelantikan dapat segera dilaksanakan
PILKADA KETUA DAERAH MENTERI DALAM NEGERI PRESIDEN MK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pelantikan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024 Diundur ke Maret 2025Pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan diundur menjadi Maret 2025. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur dan walikota terpilih setelah proses pengaduan (PHPU) selesai di MK.
Baca lebih lajut »
Kemendagri: Pelantikan Serentak Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Sulit DilakukanKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sulit untuk melakukan pelantikan serentak kepala daerah hasil Pilkada 2024 karena masih banyak gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
MK Mulai Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024Mahkamah Konstitusi (MK) memulai sidang sengketa Pilkada Serentak 2024 hari ini, Rabu (8/1/2025), dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Terdapat 47 sidang gugatan hasil Pilkada Serentak yang akan dijadwalkan, termasuk gugatan hasil Pilkada Gubernur Jawa Timur 2024.
Baca lebih lajut »
DPRD Kabupaten Tangerang Sahkan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Pilkada Serentak 2024Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah diharapkan bisa mengemban amanah masyarakat dengan baik.
Baca lebih lajut »
Dua Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menawarkan dua opsi terkait polemik jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Kedua opsi tersebut akan dibahas oleh Komisi II DPR RI beserta Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI pada pembukaan masa sidang tahun 2025.
Baca lebih lajut »
Mendagri Usul Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Apa saja?
Baca lebih lajut »