Rapat pimpinan gabungan merupakan kewenangan DPRD DKI Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tidak bisa ikut campur agar Rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta untuk persetujuan tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI bisa terlaksana. Tjahjo mengatakan, kewenangan untuk menggelar rapimgab tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD DKI Jakarta. Namun demikian, Tjahjo berharap agar rapimgab tersebut bisa segera diproses untuk kepentingan masyarakat DKI.
Karenanya, Tjahjo mengungkap, Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tidak bisa berbuat banyak untuk mendesak proses pemilihan wagub DKI segera dilakukan. Hal ini karena pemilihan wagub DKI sepenuhnya domain DPRD DKI selaku perpanjangan tangan partai. Lagipula, menurut Tjahjo, tidak ada aturan yang dilanggar terkait penundaan rapat paripurna. Tjahjo mengatakan, yang terpenting tidak melebihi batas waktu hingga 18 bulan sebelum berakhir masa jabatan gubernur terpilih berakhir.
Rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta untuk persetujuan tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI hingga saat ini belum dilaksanakan. Rapat paripurna pemilihan wagub DKI yang direncanakan Senin ini pun belum dijadwalkan karena tatib belum disahkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri ingatkan DPRD DKI segera proses pengisian wagubMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan DPRD DKI Jakarta untuk segera memproses pengisian jabatan wakil gubernur mengingat posisi tersebut diperlukan ...
Baca lebih lajut »
Tjahjo Ingatkan DPRD DKI Segera Proses Pengisian Wagub DKIPosisi wagub memiliki kedudukan berbeda dibandingkan pembantu gubernur lain.
Baca lebih lajut »
Belum Rapimgab, DPRD DKI Batal Gelar Sidang Paripurna Pemilihan Wagub DKI Hari IniAdapun, rapat paripurna pemilihan wagub sebelumnya dijadwalkan pada 22 Juli ini.
Baca lebih lajut »
2050 Jakarta Diprediksi Tenggelam, DKI Diminta Batasi Penggunaan Air TanahPemprov DKI diminta secara tegas membatasi penggunaan air tanah di Ibu Kota. Bila penggunaan air tanah sulit dibatasi maka...
Baca lebih lajut »
DPMPTSP DKI Jakarta Bantu Pengusaha Pemula di UKM Expo 2019Kemudahan yang diberikan bagi para pemohon di UKM Expo adalah dengan memberikan asistensi terhadap penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
Baca lebih lajut »