Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mempercepat belanja modal pada kuartal II 2021 ini.
Lebih jauh Tito mengingatkan agar belanja modal tersebut dilakukan melalui program padat karya sehingga banyak pihak yang menerima aliran dana tersebut, terutama UMKM. Namun, pengadaan barang dan jasa melalui UMKM juga mesti memperhatikan kualitas dan harga barang.Sejalan dengan itu, Tito bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahkan sudah mengeluarkan Surat Edaran bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
SE Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 ini ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto pada tanggal 11 Mei lalu. “Jadi kita menandatangani surat edaran bersama yang ditandatangani 11 Mei yang lalu. Ada enam area yang kita sepakati untuk menjadi arahan atau pegangan terutama bagi pemerintah daerah,” ujar Tito.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri Dorong Pemda Percepat Pengadaan Barang dan JasaMendagri Tito Karnavian mengatakan, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Dorong Pemda Percepat Belanja Barang dan JasaPemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca lebih lajut »
PPKM Mikro di 34 Provinsi, Satgas Covid Evaluasi PemdaKepala Satgas Covid-19 Letjen Ganip Warsito meminta pemda tegas menerapkan PPKM Mikro demi percepatan penanggulangan pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Ingatkan Realisasi Belanja Pemda Belum OptimalData Bank Indonesia menunjukkan, dana pemda di perbankan mencapai Rp 194,54 triliun. Sementara realisasi APBD kabupaten/kota masih di bawah APBN sekitar 10 persen. Polhuk AdadiKompas YogiWistyo
Baca lebih lajut »
Polri Klaim Sudah Ajak Dialog Pemda di Papua untuk Pahami Tuntutan KKBPolri telah mengumpulkan empat bupati di Papua yang daerahnya rawan terjadi aksi serangan oleh kelompok bersenjata.
Baca lebih lajut »
APEKSI & APKASI Gelar Rakor, Bahas Isu Strategis Tata Kelola PemdaPertemuan ini membahas sejumlah isu tata kelola pemerintahan daerah meliputi implementasi SIPD, OSS, UU Cipta Kerja hingga penyederhanaan birokrasi.
Baca lebih lajut »