Data Bank Indonesia menunjukkan, dana pemda di perbankan mencapai Rp 194,54 triliun. Sementara realisasi APBD kabupaten/kota masih di bawah APBN sekitar 10 persen. Polhuk AdadiKompas YogiWistyo
Suasana Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD di Provinsi Kalteng, Kamis . Tito Karnavian memimpin rapat tersebut yang diikuti kepala daerah se-Kalimantan Tengah.
JAKARTA, KOMPAS — Realiasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dinilai belum optimal karena jumlahnya masih di bawah realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Kementerian Dalam Negeri mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menyimpan uang di bank untuk mendapatkan bunga demi kepentingan pribadi.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian mengatakan, realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota hingga 25 Mei 2021 mencapai 21,98 persen. Jumlah tersebut naik 1,83 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada 31 Mei yang jumlahnya sebesar 20,58 persen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Serapan APBD Minim Pemda Diminta Tidak Ragu BelanjaDATA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan realisasi APBD sebesar 25,87% atau masih di bawah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang angkanya melebihi 32%.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Dorong Pemda Percepat Belanja Barang dan JasaPemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca lebih lajut »
75 Komunitas Seni di Cimahi Gelar Pertunjukan Daring |Republika OnlinePara pelaku budaya di Cimahi belum dapat optimal melakukan kegiatan pertunjukan
Baca lebih lajut »
Nadiem Ngadu ke DPR Banyak Sekolah Tak Boleh Tatap Muka Gegara PemdaDi DPR, Nadiem mengungkapkan masih banyak sekolah belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas karena belum diizinkan pemda dan satgas terkait.
Baca lebih lajut »
BPK RI soroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di DKIBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyoroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di DKI Jakarta yang dinilai belum ...
Baca lebih lajut »
Para Penghayat Kepercayaan Masih Terasing di Negeri SendiriPengakuan negara terhadap para penghayat kepercayaan belum optimal. Sebagian penghayat kepercayaan masih terkendala mengakses layanan publik, seperti warga negara Indonesia umumnya. PejuangToleransi HarilahirPancasila AdadiKompas gandhawangi
Baca lebih lajut »