Mendagri: Bansos Pemda Tak Boleh Cantumkan Nama dan Foto Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tak mempolitisasi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.

mengingatkan kepala daerah agar tak mempolitisasi bantuan sosial penanganan Covid-19. Tito menegaskan, tidak boleh ada bansos yang disertai identitas kepala daerah, seperti foto atau nama.

Calon nonpetahana sangat mungkin memanfaatkan celah tidak meratanya penyaluran bansos dari pemda ke masyarakat untuk meraup keuntungan politik. " kalau saya jadi bupati, saya akan bagi kamu. Atau ada terjadi pembagian, nah kalau saya jadi bupati nggak beri 10 kilo, saya 20 kilo. Namanya janji kan boleh saja," tutur dia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tim Jaga Bansos KPK Paparkan 4 Celah Korupsi Bantuan Sosial Covid-19Komisi Pemberantasan Korupsi memperkenalkan fitur aplikasi Jaga Bansos. Aplikasi ini menyediakan segala informasi sekaligus menampung laporan penyelewengan dan penyimpangan terkait bantuan sosial. KPK bansos COVID19
Baca lebih lajut »

Koalisi Sipil Sarankan DKI Ganti Bansos dengan Bantuan TunaiKoalisi masyrakat sipil menyebut pemberian bantuan dalam bentuk BLT bisa mencegah mark up atau penggelembungan harga dan bisa menggerakkan perekonomian warga.
Baca lebih lajut »

Wagub DKI Terima Hasil Pendataan dari Koalisi Pemantu Bansos |Republika OnlinePemprov DKI mengeklaim sangat transparan dalam menjalankan program bansos.
Baca lebih lajut »

Mensos Salurkan Bansos Melalui KBPP Polri'Ini sebagai wujud terima kasih kepada Polri karena telah menjadi salah satu garda terdepan untuk memastikan penyaluran bantuan penanganan covid-19 di lapangan berjalan lancar,' kata Mensos
Baca lebih lajut »

Polri: Sumut Terbanyak Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos COVID-19Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menemukan 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 di 20 wilayah polda. Kasus terbanyak terdapat di Sumatera Utara (Sumut). Bansos
Baca lebih lajut »