Pemprov DKI mengeklaim sangat transparan dalam menjalankan program bansos.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menerima temuan hasil pendataan bantuan sosial dari Koalisi Pemantau Bansos Jakarta. Data tersebut nantinya menjadi bahan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam mengoptimalkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terkhusus yang terdampak pandemi Covid-19.
Dia menjelaskan, selain membantu soal pendataan bagi para masyarakat yang berhak menerima, koalisi pemantau bansos juga memberi bantuan soal penyaluran bansos."Juga bantuan pencarian alokasi-alokasi pendanaan yang memungkinkan dari APBD, yang terkoreksi hingga lebih dari 50 persen," terang politikus Partai Gerindra itu.
Dalam kesempatan yang sama, Gurnadi Ridwan yang merupakan tim riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengatakan, pihaknya memberi informasi kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa ada masalah dalam proses pemberian bansos."Khususnya terkait data dimana masih ada warga yang sebenarnya dia berhak tapi tidak dapat atau ada yang tidak berhak tapi menerima. Jadi ada peraduan data," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wagub DKI Pastikan Utang Rp 12,5 Triliun untuk Program PrioritasWagub DKI mengatakan bakal menggunakan pinjaman Rp 12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur, untuk program prioritas di Ibu Kota.
Baca lebih lajut »
Wagub DKI soal Serapan Minim Dana Banjir: Ada Kendala TeknisWagub DKI Riza Patria mengakui penyerapan dana penanganan banjir DKI yang baru 63 persen karena kendala teknis di lapangan.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Dapat Pinjam Rp 12,5 Triliun, Ini Respon Wagub |Republika OnlineAPBD DKI 2020 turun dari 87 triliun menjadi Rp 47 triliun akibat pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
Wagub DKI: Dana PEN Rp 12,5 Triliun untuk Program Prioritas |Republika OnlineAhmad Riza belum bisa merinci program prioritas yang mendapat dana PEN
Baca lebih lajut »
DPRD Targetkan Hasil Evaluasi APBD DKI 2019 Rampung Minggu IniAnggota dewan diminta mengevaluasi program yang belum maksimal yang dijalankan pada 2019 lalu. Masalah banjir, formula E dan lainya menjadi bahasan yang paling disoroti oleh DPRD.
Baca lebih lajut »