Selain mengefisienkan penggunaan anggaran, pemerintah daerah juga diminta agar lebih kreatif meningkatkan pendapatan asli daerah.
JAKARTA, KOMPAS - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang tidak efisien. Pendapatan daerah kecil dan bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara penggunaan anggaran boros atau tidak efektif.
Sementara itu dana yang dirasakan masyarakat dalam program tersebut, yaitu untuk makanan ibu hamil dan anak di bawah dua tahun, nilainya hanya Rp 2 miliar. Sisa anggaran Rp 2 miliar pun masih dipakai untuk evaluasi kegiatan.itu Rp 2 miliar yang masuk ke perut, yang lainnya sudah untuk studi banding, dan ada lagi programnya yang terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini,” kata Tito.
"Yang kedua mungkin, mohon maaf, 'dipakai'. Saya pahamlah modus-modus operandinya. Akibat tidak dikelola profesional, akhirnya rugi. Saya sudah sampaikan dan sudah membuat surat edaran yang kira-kira sudah tidak mampu lagi diselamatkan lebih baik disetop," jelas Tito.Ia meminta BUMD yang sudah sekarat itu dihentikan agar tidak terus merugi karena dana operasionalnya memakai APBD.
Ia kembali menekankan kepada kepala daerah dan tim anggaran pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir. Menurutnya, adalah hal penting untuk mencari peluang, mendapatkan, dan meningkatkan pendapatan. Salah satu kunci peluangnya adalah menghidupkan BUMD."Kalau enggak, daerah itu enggak akan maju," tegas Tito.Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni ditemui saat acara Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Jakarta, Rabu .
"Kalau Perda, dia harus bicara antara kepala daerah dan DPRD. Nah, ini yang harus dilakukan. Yang sudah bagus diperbaiki, ditingkatkan lagi. Yang belum bagus, itu dimaksimalkan. Yang rugi dimerger atau dihapus saja sekalian," katanya.Seorang pencari kerja mengisi kuesioner di acara Jaknaker Expo 2024 di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis . Acara tersebut digelar Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah Jakarta.
Hal itu disampaikan Tito dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Jakarta, Rabu . Tito menyebut masih banyak daerah yang sangat tergantung dana transfer dari pusat. Padahal, prinsip pengelolaan keuangan negara adalah pendapatan harus lebih besar daripada belanja. Adapun, sumber pendapatan daerah ada tiga yaitu dana transfer dari pemerintah pusat; pendapatan asli daerah ; dan sumber lain yang sah dari BUMD, dana hibah, dan lain-lain.
Hal ini menyebabkan BUMD tidak bisa disehatkan tetapi justru terus merugi. "Karena BUMD ini yang mengawasi hanya dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi, bahasanya, menteri BUMD itu adalah Kemendagri," ujar Tito.
Apbd Kementerian Dalam Negeri APBD Award Mendagri Tito Karnavian
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri Tito Kritik Program Stunting dengan Anggaran Rp 10 MiliarMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyayangkan program penanganan stunting di daerah yang menggunakan anggaran besar namun hanya sedikit yang sampai ke masyarakat.
Baca lebih lajut »
LKPP ajukan tambahan anggaran Rp34,2 miliar pada tahun anggaran 2025Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan mengatakan bahwa pihaknya meminta tambahan anggaran ...
Baca lebih lajut »
OECD: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bisa Bengkak Rp 9,94 TriliunOECD memperkirakan anggaran program MBG berpotensi bengkak sebesar US$ 30 miliar atau 14% dari anggaran.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Kritik Penggunaan Anggaran StuntingMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti penggunaan anggaran program pencegahan stunting yang tidak efisien. Hanya Rp 2 miliar dari anggaran Rp 10 miliar yang sampai ke masyarakat.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian Kritik Pengelolaan Anggaran Daerah yang Tidak EfisienMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti adanya program stunting di daerah yang anggarannya tidak efisien. Dia meminta agar belanja daerah yang tidak efisien dipelajari dan dibenahi.
Baca lebih lajut »
Buat 3 Juta Rumah, Mendagri Minta Pemda Integrasikan Program dan AnggaranKemendagri akan memastikan Pemda dalam pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta anggaran yang menunjang Program 3 Juta Rumah
Baca lebih lajut »