Untuk menjaga kualitas demokrasi, gerakan masyarakat sipil dibutuhkan guna membangun keseimbangan bagi jalannya pemerintahan. Publik masih menaruh harapan kepada gerakan mahasiswa dan kalangan LSM.
Hasil jajak pendapat Kompas, pekan lalu, mencatat, sebanyak 86,3 persen responden menyatakan, masyarakat sipil yang kuat diperlukan untuk mengawal jalannya pemerintahan. Bagaimanapun, perjalanan politik bangsa ini tak bisa dilepaskan dari relasi antara kekuasaan yang mengelola pemerintahan dan masyarakat sipil yang mengawal jalannya kekuasaan itu.
Dalam periode yang sama, keberadaan lembaga swadaya masyarakat mulai lahir dan bergerak di era Orde Baru ini. Beberapa isu, seperti pemerataan pembangunan dan investasi, turut menjadi fokus gerakan LSM sejak dekade 1970-an . Gerakan masyarakat sipil semakin menunjukkan tajinya di era Reformasi. Potret stagnasi gerakan masyarakat sipil salah satunya terekam dari Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik, 2018. Pada bagian partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, skor indeks yang diraih mencapai 54,28 atau masuk kategori buruk. Skor pada indikator ini terus menurun sejak 2016.
Sebanyak 41,5 persen responden meyakini gerakan mahasiswa paling efektif dan masih didengarkan pemerintah. Kasus penolakan revisi Undang-Undang KPK akhir tahun lalu bisa menjadi potret bagaimana kehadiran aksi-aksi mahasiswa turut memengaruhi dinamika politik kala itu. Meski demikian, publik menilai gerakan yang kini paling efektif mengontrol pemerintah dan menyuarakan pendapat tidak lagi didominasi unjuk rasa.
Jajak Pendapat Jajak Pendapat Litbang Kompas
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Indonesia Mendesak Gerakan Non-Blok untuk Memperkuat Dukungan terhadap PalestinaMenlu Retno Marsudi sebut GNB harus meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina dan menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya
Baca lebih lajut »
Masyarakat Sipil Bakal Gugat PP Izin Tambang untuk Ormas KeagamaanPemberian konsesi pertambangan bagi ormas keagamaan bisa membuat masyarakat menghadapi gelombang masalah.
Baca lebih lajut »
Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi terkait Izin Pengelolaan Tambang bagi OrmasTim advokasi tolak tambang akan melakukan uji materi PP tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara
Baca lebih lajut »
Koalisi Masyarakat Sipil Harap DPR Periode 2024-2029 Dapat Segera Sahkan RUU PPRTBu Puan berjanji untuk mendengarkan aspirasi rakyat Kami meminta dibuktikan segera yaitu komitmen politik yang memihak RUU PPRT
Baca lebih lajut »
Organisasi Masyarakat Sipil Berperan Penting Wujudkan Stabilitas Politik pada Pilkada 2024Jika transparansi tidak terjaga, potensi manipulasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu akan semakin besar.
Baca lebih lajut »
Organisasi Masyarakat Sipil Dinilai Penting untuk Jaga Stabilitas Politik di PilkadaSelain menjaga stabilitas politik, organisasi masyarakat sipil juga berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan proses elektoral.
Baca lebih lajut »