Guna membiayai belanja yang membengkak, pemerintah bakal lebih agresif memburu setoran pajak perusahaan multinasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap memulai konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kita edisi April 2024 di Jakarta, Senin .dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pandangan pemerintah dan RAPBN 2025 di DPR mengatur tentang penerapan pajak minimum global sebesar 15 persen terhadap perusahaan multinasional dengan omzet minimal 750 juta euro di mana pun mereka beroperasi.
Sejumlah payung hukum telah diterbitkan, antara lain UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP Nomor 55/2022. Selain itu, tengah disiapkan juga peraturan Menkeu untuk mengatur teknis pelaksanaannya. Ditjen Pajak sendiri mulai mengevaluasi insentif-insentif pajak yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha agar sejalan dengan ketentuan pajak minimum global.
Analisis Fenomena Utama Tajuk Rencana
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Nasib Insentif Pajak di Bawah Rezim Pajak Minimum GlobalNegara pasar berhak memungut pajak 15 persen atas pendapatan korporasi global mulai 2025. Bagaimana dengan insentif?
Baca lebih lajut »
Cari Tambahan Pemasukan, Pemerintah Kejar Pajak dari Perusahaan MultinasionalDengan diterapkannya Pajak Minimum Global, insentif pajak sebagai 'pemanis' investasi menjadi tidak lagi efektif.
Baca lebih lajut »
Alumni SSI bawa solusi bagi korporasi penuhi kewajiban pajakAlumni program Startup Studio Indonesia (SSI) yang dihelat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang bergerak sebagai penyedia jasa aplikasi ...
Baca lebih lajut »
Setoran Loyo! Kantor Pajak Bakal Gencar Kejar 'Pengemplang'Penerimaan pajak loyo hingga akhir April 2024, dipicu turunnya setoran beberapa jenis pajak dan sektor usaha.
Baca lebih lajut »
Terpopuler: Pajak Tahunan Kijang Innova Reborn, Penghapusan Pajak ProgresifBerita yang membahas mengenai pajak tahunan Kijang Innova Reborn dan penghapusan pajak progresif, banyak sekali pembacanya sehingga jadi terpopuler di kanal VIVA Otomotif
Baca lebih lajut »
DJP Dinilai Tidak Sepenuhnya Melakukan Pembinaan pada Wajib PajakJPNN.com : Ahli hukum pajak menilai bahwa DJP tidak sepenuhnya melakukan pembinaan pada wajib pajak.
Baca lebih lajut »