Fenomena menipisnya kantong masyarakat kelas menengah-bawah menjadi isu penting. Gaji yang habis lebih cepat, biaya hidup naik, dan upah yang stagnan membuat banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan. Artikel ini membahas dampak penurunan daya beli kelas menengah terhadap perekonomian Indonesia.
Fenomena menipisnya kantong warga kelas menengah -bawah adalah salah satu isu terpenting tahun ini. Siapa pun yang bukan bagian dari kelompok kaya raya, yang jumlahnya bahkan tidak mencapai 1 persen dari total populasi Indonesia, hampir pasti ikut merasakannya.
Namun, biaya hidup yang meningkat itu tidak diimbangi kenaikan upah yang sepadan. Hampir semua sektor usaha mengalami penurunan upah riil dalam lima tahun terakhir. Meski upah naik secara nominal, besarannya tidak mampu mengimbangi inflasi dan kenaikan biaya hidup. Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia Bank Indonesia, nilai rata-rata tabungan nasabah rumah tangga RI adalah Rp 4,19 juta per Oktober 2024, turun ke level terendah sepanjang tahun ini dibandingkan rata-rata Rp 4,3 juta pada Januari 2024.
Sebagai negara yang nasib ekonominya sangat bergantung pada konsumsi masyarakat, pelemahan daya beli kelas menengah itu otomatis tecermin pada perekonomian secara umum. Sebut saja, berlakunya formula pengupahan baru akibat Undang-Undang Cipta Kerja sejak 2022 yang menahan laju kenaikan upah. Akibatnya, saat inflasi meroket hingga 5,51 persen pada 2022, rata-rata kenaikan upah minimum provinsi nasional hanya 1,09 persen.Para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia membuat barisan pengaman sambil membawa poster saat menggelar aksi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai di sekitar kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Jumat .
Alih-alih menyelamatkan daya beli masyarakat, pemerintahan Prabowo Subianto yang baru menjabat pada Oktober 2024 justru menambah deretan kebijakan yang membebani pengeluaran kelas menengah. Alasannya, negara membutuhkan tambahan pemasukan. Untuk membalikkan keadaan, dibutuhkan keberpihakan pemerintah pada kelas pekerja dan warga kebanyakan yang kini bergumul dengan biaya hidup. Jika tidak, ekonomi Indonesia bukan sekadar melemah akibat tekanan global, melainkan juga dilemahkan dari dalam, entah disadari atau tidak.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, rata-rata pengeluaran per kapita kelas menengah melonjak 142 persen, dari Rp 2,36 juta per kepala per bulan pada 2019 menjadi Rp 3,35 juta per kepala per bulan pada 2024.Penumpang kereta komuter yang didominasi para pekerja kantoran keluar dari Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat .
Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat beralih ke alternatif lain. Muncul fenomena makan tabungan alias ”mantab” yang istilahnya beken sepanjang tahun, di mana masyarakat terpaksa menguras tabungan demi kebutuhan hidup sehari-hari. alias transaksi pinjaman pinjol tumbuh 9,03 persen secara tahunan. Hal ini karena masyarakat perlu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pada 2022, saat pandemi mulai berangsur pulih dan ekonomi kembali bergerak, muncul sejumlah kebijakan di bawah periode kedua pemerintahan Joko Widodo yang menahan laju kenaikan upah dan menambah beban pengeluaran masyarakat.
Daya Beli Kelas Menengah Biaya Hidup Upah Ekonomi Indonesia
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Program 3 Juta Rumah Bisa Selamatkan Daya Beli Masyarakat Kelas MenengahPenasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro mendorong pembangunan 3 juta rumah per tahun dengan konsep yang memanusiakan manusia bagi kelas pekerja. Menurutnya, program ini bisa selamatkan daya beli masyarakat kelas menengah jika pemerintah menunjang kebutuhan dasar seperti air bersih siap minum dan infrastruktur penunjang.
Baca lebih lajut »
Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen Berlaku untuk Provinsi dan Kabupaten/KotaPemerintah mengklaim, kenaikan sebesar 6,5 persen bisa menjaga daya beli dan daya saing pengusaha.
Baca lebih lajut »
Kenaikan UMP Dinilai Bisa Dongkrak Daya Beli MasyarakatKemungkinan bisa memberikan pengaruh terhadap tambahan dari sisi daya beli konsumen rumah tangga.
Baca lebih lajut »
Kenaikan UMP 2025 Dinilai Bawa Dampak Positif, Bisa Dongkrak Daya Beli MasyarakatKebijakan Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen dinilai membawa banyak dampak positif.
Baca lebih lajut »
Airlangga: Kenaikan UMP untuk tingkatkan daya beli masyarakat menengahMenteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025, ...
Baca lebih lajut »
Penaikan UMP Untuk Tingkatkan Daya Beli MasyarakatPERHATIAN terhadap kondisi daya beli masyarakat yang tertekan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu alasan pemerintah menaikkan UMP sebesar 65 di 2025
Baca lebih lajut »