Hasil pemetaan ICW pada Maret menyebutkan, sedikitnya 55 dari 86 unsur pimpinan alat kelengkapan DPR tidak patuh melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Polhuk AdadiKompas
JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas unsur pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat belum rutin melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Majelis Kehormatandiharapkan memberikan sanksi administrasi kepada pimpinan komisi, badan, dan majelis di parlemen yang melanggar kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara tersebut.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam jumpa pers pada Minggu mengatakan, ada empat jenis pelanggaran kepatuhan LHKPN berdasarkan penelitian ICW. Pelanggaran itu meliputi lapor tetapi tidak tepat waktu atau melebihi batas waktu pelaporan 31 Maret, lapor tetapi tidak berkala, lapor tetapi tidak tepat waktu dan tidak berkala, dan tidak melaporkan sama sekali.Dari 55 unsur pimpinan AKD, 37 orang di antaranya merupakan unsur pimpinan komisi, yakni Komisi I, II, VIII, IX, X, dan XI.
Dari sembilan partai di parlemen tersebut, hanya PDI-P yang mencantumkan kewajiban patuh LHKPN didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga . Hanya saja, menurut Kurnia, dalam tataran implementasi masih ada masalah sebab justru kader-kader PDI-P yang terpantau banyak tidak patuh LHKPN. Partai lain belum mewajibkan kadernya yang menjadi pejabat publik untuk patuh melaporkan harta miliknya ke KPK di dalam AD/ART.”Layak kita mempertanyakan ketika sembilan partai ini bicara antikorupsi.
Layak kita mempertanyakan ketika sembilan partai ini bicara antikorupsi. Menjelang pemilu, pasti jargon antikorupsi banyak disampaikan oleh mereka. Kita bisa tanya kembali ke mereka, sebab faktanya mereka tidak melakukan pelaporan LHKPN.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ICW: Kader PDI-P dan Golkar di AKD DPR RI Terbanyak Tak Lapor Harta Kekayaan'Seharusnya sebagai partai besar dan pemegang kursi terbanyak, dua partai ini bisa memberi contoh kader partai lain untuk taat melaporkan LHKPN'.
Baca lebih lajut »
ICW: 4 dari 5 Pimpinan DPR RI Tak Patuh Laporkan Harta KekayaanBerdasarkan hasil penelitian ICW, empat dari lima pimpinan DPR RI tidak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca lebih lajut »
ICW: 55 dari 86 Pimpinan AKD DPR Tidak Patuh Lapor LHKPNDari 55 orang pimpinan AKD yang tidak tertib melaporkan hartanya, paling banyak berasal dari PDIP dan Golkar
Baca lebih lajut »
Bupati Meranti Menambah Panjang Kasus Korupsi di Riau, ICW: Kerugian Negara sampai Rp2,2 TriliunKasus korupsi Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menambah deretan kepala daerah di Provinsi Riau yang ditangkap KPK.
Baca lebih lajut »
Rekrutmen Pekerja Amerika Serikat Menurun pada Maret, Kenapa?Kenaikan pekerjaan Amerika Serikat (AS) berkurang pada Maret untuk bulan kedua berturut-turut. Data pemerintah AS menunjukkan itu pada Jumat (7/4).
Baca lebih lajut »
Kabar Baik, Pasar Tenaga Kerja AS Maret Mulai MendinginData penggajian non pertanian (non-farm payroll/NFP) naik sesuai dengan ekspektasi di bulan Maret.
Baca lebih lajut »