Dari 55 orang pimpinan AKD yang tidak tertib melaporkan hartanya, paling banyak berasal dari PDIP dan Golkar
Kurnia menambahkan, ada juga tiga orang pimpinan Majelis Kehormatan Dewan yang tidak patuh melaporkan LHKPN-nya."Ini tentu patut disayangkan, sebab figur-figur yang menempati pimpinan AKD dan MKD mestinya menjadi contoh bagi anggota DPR RI lainnya, bukan justru mengabaikan kewajiban undang-undang sesuai Pasal Pasal 237 ayat dan Pasal 238 UU MD3," ujarnya.
"Dari 55 orang pimpinan AKD yang tidak tertib melaporkan hartanya, 11 orang dari PDIP, 11 orang dari Golkar, 10 orang dari PKB, enam orang dari Gerindra, lima orang dari Nasdem, lima orang dari PAN, tiga orang dari Demokrat, dan dua orang masing-masing dari PPP dan PKS. Jadi bisa dibayangkan lebih dari 60% pimpinan komisi tidak patuh lapor LHKPN," ungkap Kurnia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ICW: Kader PDI-P dan Golkar di AKD DPR RI Terbanyak Tak Lapor Harta Kekayaan'Seharusnya sebagai partai besar dan pemegang kursi terbanyak, dua partai ini bisa memberi contoh kader partai lain untuk taat melaporkan LHKPN'.
Baca lebih lajut »
ICW: 4 dari 5 Pimpinan DPR RI Tak Patuh Laporkan Harta KekayaanBerdasarkan hasil penelitian ICW, empat dari lima pimpinan DPR RI tidak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca lebih lajut »
DPR Awasi Kasus TPPO di Batam, Desak Polisi Usut Tuntas Keterlibatan Aparat 'Nakal' | merdeka.comArsul menyebut, kasus sindikat perdagangan orang ini menjadi kolaborasi antara penegak hukum, polri, Komisi III DPR dan Komisi IX DPR. Arsul menyebut, DPR RI akan terus mengawasi kasus tersebut hingga tuntas.
Baca lebih lajut »
ICW Minta Jokowi Tegur Firli soal Polemik Pemberhentian Endar Priantoro dari KPKKurnia menyebut berdasarkan pengakuan Dewan Pengawas KPK, Endar Priantoro belum pernah melakukan kesalahan etik.
Baca lebih lajut »
Bupati Meranti Menambah Panjang Kasus Korupsi di Riau, ICW: Kerugian Negara sampai Rp2,2 TriliunKasus korupsi Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menambah deretan kepala daerah di Provinsi Riau yang ditangkap KPK.
Baca lebih lajut »
Dugaan Firli Bocorkan Dokumen Kasus ESDM, Pimpinan KPK: Tidak Ada DampaknyaWakil Ketua KPK Alexander Mawarta menilai kabar kebocoran dokumen itu tidak berdampak apa-apa pada proses penanganan perkara.
Baca lebih lajut »