Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghimbau wajib pajak agar (WP) sesegera mungkin melakukan pemadanan NIK dengan NPWP.
Direktorat Jenderal Pajak menghimbau wajib pajak agar sesegera mungkin melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak . Khususnya sebelum melaporkan SPT Tahunan 2022.
Lantas, bagaimana jika WP belum mengintegrasikan NIK dengan NPWP namun ingin melaporkan SPT Tahunan 2022, apakah bisa?Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan hal itu tetap bisa dilakukan. "Pak saya belum melakukan validasi untuk yang SPT tahunan tau 2022 yg masuknya di tahun 2023 ini bisa saya laporkan nggak? Bisa," jelasnya dalam Podcast Cermati Eps.8 melalui kanal Youtube Direktorat Jenderal Pajak, dikutip Selasa .Kendati demikian, Neil mengatakan agar WP dapat lebih nyaman melakukan urusan administrasi perpajakan maka ia mengimbau agar WP melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP terlebih dahulu sebelum melaporkan SPT Tahunan 2022.
"Hanya saja untuk kenyamanan administrasi kami mengimbau lebih baik dilakukan pelaporan ini setelah dilakukan pemadanan NIK dengan NPWP agar wajib pajak dapat menikmati kenyamanan akses terhadap semua yang ada di layanan yang ada di website kita," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
54,3 Juta Wajib Pajak Sudah Validasi NIK Jadi NPWPDirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, integrasi NIK menjadi NPWP mempermudah wajib pajak dalam mengurus administrasi pelayanan perpajakan.
Baca lebih lajut »
Daftar Harta Wajib Lapor di SPT Pajak: Tas, HP Hingga Saham!Tidak lama lagi, masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 bagi orang pribadi atau karyawan maupun wajib pajak badan akan berakhir.
Baca lebih lajut »
DJP Kemenkeu Catat 3 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPTDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 3 juta wajib pajak yang menyerahkan laporan SPT Tahunan.
Baca lebih lajut »
DJP Kemenkeu Tambah 9 Perusahaan Pemungut Pajak DigitalDJP Kemenkeu kembali menunjuk 9 perusahaan sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai (PPN) PMSE atau pajak digital.
Baca lebih lajut »
Pajak Karbon Wujud Indonesia Serius Turunkan Emisi, Kok Belum Mulai?Pemerintah tak kunjung menerapkan aturan pajak karbon. Padahal, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah Indonesia turunkan emisi.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Masih Godok Pajak Karbon, Ini Tanggapan PengusahaMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan aturan pajak karbon masih disiapkan. Begini tanggapan pelaku usaha.
Baca lebih lajut »