Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, menyarankan agar pemeriksaan terhadap kasus sertifikat pagar laut Tangerang dimulai dari Kepala Desa Kohod. Ia menekankan perlunya pemeriksaan terhadap semua pihak terkait, termasuk yang memasang pagar, pejabat BPN, dan pembeli. Susno juga berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah agar kasus ini tidak hanya sekadar 'permen karet' dan segera terungkap hingga ke akar permasalahan.
Polemik penerbitan sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang membawa nama Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, menjadi salah satu orang yang diduga terlibat. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Susno Duadji menuturkan, diperiksanya Arsin selaku Kepala Desa Kohod bisa menjadi pintu masuk untuk membuka persoalan ini agar lebih jelas. \'Bisa, mulai dari kades bisa, mulai dari yang masang pagar bisa, semua bisa.
Tapi paling bagus memang dari kades, tapi jangan Kades Kohod saja, ada beberapa kades,' ujar Susno dalam wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, Senin (8/7/2024). Ia melanjutkan, berbagai pihak harus turut diperiksa keterlibatannya dalam kasus sertifikat di kawasan pagar laut ini. 'Kadesnya, yang masang pagarnya, orang BPN (Badan Pertanahan Nasional)-nya, orang pemdanya, baru nanti si pembeli,' papar Susno. 'Jangan hanya putus (di Kepala Desa Kohod), nanti masyarakat tidak puas,' kata Susno. \Selain itu, Susno juga berharap adanya tindakan pemerintah untuk mengungkap kasus penerbitan pagar laut nonprosedural di kawasan perairan Tangerang ini bukan hanya untuk menyenangkan masyarakat saja. 'Mudah-mudahan ini bukan hanya sekadar permen karet, menyenangkan saja, sudah turun sudah memeriksa, tapi betul-betul diperiksa sampai jadi tindak pidana, ditangkap, kemudian otaknya segera diterbitkan pencekalan,' ucap Susno.
SUSNO DUADJI KABARESKRIM POLITIK PAGAR LAUT SERTAFICAT
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Analisis Susno Duadji soal Sertifikat HGB Pagar Laut, Kades Kohod Siap-Siap SajaJPNN.com : Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji sampaikan analisis tajam soal pagar laut dan terbitnya SHGB - SHM di laut Tangerang. Kades Kohod makin terpo
Baca lebih lajut »
Keputusan Pelantikan Kepala Daerah Bertahap Dikecam, Kepala Daerah Berpotensi GugatSejumlah kepala daerah hasil Pilkada 2020 mengecam keputusan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara bertahap mulai 6 Februari 2025. Mereka menilai keputusan ini bertentangan dengan putusan MK dan akan memotong masa jabatan mereka.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II DPR Ungkap Banyak Kepala Daerah Petahana yang Kalah Kabur dari DaerahnyaDPR mengungkapkan, sejumlah kepala daerah petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah kabur dari daerahnya.
Baca lebih lajut »
Mantan Jenderal Polisi Apresiasi Said Didu Bongkar Kontroversi Pagar LautSusno Duadji, mantan jenderal polisi, memberikan apresiasi kepada pegiat media sosial Said Didu atas usahanya membongkar kontroversi pagar laut di perairan Tangerang. Duadji yang saat ini dikenal sebagai petani memuji Said Didu dan rekan-rekannya sebagai pejuang pembela rakyat tanpa pamrih.
Baca lebih lajut »
Pelantikan Kepala Daerah Bukan Serentak Dikhawatirkan Merugikan Posisi dan LegitimasiDanny, seorang kepala daerah, mengungkapkan kekhawatirannya terkait rencana pelantikan kepala daerah yang tidak serentak pada 9 Februari 2024. Ia menilai rencana ini berpotensi merugikan dirinya dan 270 kepala daerah lain yang masih menjabat karena adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam Perkara Nomor: 27/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa kepala daerah hasil Pilkada 2020 tidak akan mengakhiri masa jabatan mereka hingga dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada Serentak Nasional 2024.
Baca lebih lajut »
Aparat Belum Temukan Unsur Pidana di Kasus Pagar Laut, Mantan Kabareskrim: Itu Polisi 'India'Mantan jenderal polisi bintang tiga menyindir pernyataan dari Polda Metro Jaya.
Baca lebih lajut »